Jelang Pilkada 2018, Kampanye Hitam Semakin Menguat
Senin, 08 Januari 2018 - 12:20 WIB
Jelang Pilkada 2018, Kampanye Hitam Semakin Menguat
A
A
A
JAKARTA - Isu atau kampanye hitam diprediksi semakin menguat jelang pelaksanaan Pilkada Juni 2018 mendatang. Kasus kampanye hitam mulai memanaskan Pilkada sebagaimana yang dialami Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang akhirnya mengembalikan mandat pencalonnya sebagai wakil Gubernur Jawa Tengah kepada PDI Perjuangan yang mengusungnya.
Direktur Bhineka Institute, Ridwan Darmawan mengatakan, kampanye hitam bersinggungan atau berkait kelindan dengan Isu SARA yang dianggapnya akan kencang dalam Pilkada.
"Penganjur (kampanye hitam) dan propagandis isu SARA biasanya juga sekaligus bertendensi sebagai "polisi moral," kata Ridwan saat dihubungi Sindonews, Senin (8/1/2018).
Ridwan mengaku cukup menyayangkan bahwa sasaran isu moral kerap menyasar kepada calon pemimpin daerah yang jika diukur dari sisi prestasi terbilang berhasil dalam memimpin daerahnya. Contoh prestasi itu bisa ditampilkan Azwar Anas di Banyuwangi.
Di luar kontestasi politik, Pengamat politik UIN Jakarta ini cukup menyayangkan, potensi kepemimpinan Azwar Anas yang dicalonkan PDI Perjuangan di Jawa Timur rontok sebelum bertanding akibat isu ini.
Padahal, kata dia, tidak ada jaminan tindakan tersebut mempengaruhi cara kerja dan ketidakberhasilan pemimpin tersebut kedepannya. Terlebih lagi, hal itu kemungkinan dilakukan jauh sebelum orang itu menjabat sebagai kepala daerah. Ridwan berharap kampanye hitam dan isu sara ditanggalkan demi proses demokrasi yang lebih jujur dan bermartabat.
"Oleh karenanya, masyarakat hari ini lebih cendrung mencari pemimpin yang amanah, tidak korupsi, tidak mengabaikan kepentingan rakyat. Itu ukuran-ukuran umum masyarakat kita hari ini," tandasnya.
Direktur Bhineka Institute, Ridwan Darmawan mengatakan, kampanye hitam bersinggungan atau berkait kelindan dengan Isu SARA yang dianggapnya akan kencang dalam Pilkada.
"Penganjur (kampanye hitam) dan propagandis isu SARA biasanya juga sekaligus bertendensi sebagai "polisi moral," kata Ridwan saat dihubungi Sindonews, Senin (8/1/2018).
Ridwan mengaku cukup menyayangkan bahwa sasaran isu moral kerap menyasar kepada calon pemimpin daerah yang jika diukur dari sisi prestasi terbilang berhasil dalam memimpin daerahnya. Contoh prestasi itu bisa ditampilkan Azwar Anas di Banyuwangi.
Di luar kontestasi politik, Pengamat politik UIN Jakarta ini cukup menyayangkan, potensi kepemimpinan Azwar Anas yang dicalonkan PDI Perjuangan di Jawa Timur rontok sebelum bertanding akibat isu ini.
Padahal, kata dia, tidak ada jaminan tindakan tersebut mempengaruhi cara kerja dan ketidakberhasilan pemimpin tersebut kedepannya. Terlebih lagi, hal itu kemungkinan dilakukan jauh sebelum orang itu menjabat sebagai kepala daerah. Ridwan berharap kampanye hitam dan isu sara ditanggalkan demi proses demokrasi yang lebih jujur dan bermartabat.
"Oleh karenanya, masyarakat hari ini lebih cendrung mencari pemimpin yang amanah, tidak korupsi, tidak mengabaikan kepentingan rakyat. Itu ukuran-ukuran umum masyarakat kita hari ini," tandasnya.
(pur)
