Tugas Pertama Kepala BSSN, Amankan Pilkada Serentak
Tugas Pertama Kepala BSSN, Amankan Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kepercayaan kepada Mayjen TNI Djoko Setiadi untuk memimpin Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dengan demikian, mantan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) ini menjadi orang pertama yang mengepalai lembaga yang bertugas mengawasi keamanan siber (cyber security) tersebut.
Sejumlah kalangan DPR berharap Djoko segera menata regulasi, standardisasi, strategi, dan manajemen keamanan siber. Hal ini penting mengingat Indonesia segera memasuki tahun politik, yakni tahun diselenggarakannya Pilkada Serentak 2018 serta Pemilihan Legislator (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, sehingga diprediksi akan menghadapi tantangan keamanan siber yang dinamis.
"BSSN merupakan lembaga penting dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber saat ini," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Rabu (3/1/2018).
Pelantikan Kepala BSSN yang berlangsung di Istana Merdeka itu diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 30P/2017. Keppres tersebut berisi pemberhentian dengan hormat Djoko Setiadi sebagai kepala Lemsaneg dan dilanjutkan dengan pengangkatan Djoko sebagai kepala BSSN. Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, jajaran menteri kabinet kerja hingga sejumlah pimpinan lembaga negara.
Sebelumnya Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No 53 Tahun 2017 tentang BSSN pada 16 Desember 2017 lalu. Sebelum perubahan dilakukan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Namun kini BSSN berada langsung di bawah Presiden.
Djoko sendiri dikenal sebagai intelijen tulen. Dunia intelijen sudah dilakoninya sejak menimba ilmu di Akademi Sandi Negara (Aksara) yang menjadi batu pijakan awal memasuki dunia sandi negara. Setelah sempat mengenyam pendidikan TNI, pengagum bapak sandi Indonesia, dr Roebiono Kertopati, ini sempat bertugas di TNI dan Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri.
Selanjutnya dia bertugas di Pusat Intelijen Angkatan Darat (Pusintelad) dan kemudian kembali ke Lemsaneg. Di lembaga ini kariernya terus menanjak, mulai dari sebagai staf di Direktorat Pengamanan Sinyal hingga berlanjut menjadi kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ciseeng, deputi Pengaman Persandian, dan pada 2011 dipercaya menjadi kepala Lemsaneg.
Djoko Setiadi kepada wartawan menjelaskan bahwa tugasnya tidak berbeda jauh dengan saat memimpin Lemsaneg karena BSSN pada dasarnya bentuk revitalisasi Lemsaneg. Revitalisasi Lemsesneg menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang bergulir cepat. "Jadi bukan hal baru. Ini hanya kami tingkatkan kemampuannya sehingga betul-betul bisa menjangkau nasional," ujar Djoko di Istana Negara, Rabu (3/1/2018).
Selain perubahan nama dari Lemsaneg menjadi BSSN, perubahan lain mencakup struktur organisasi seperti penambahan satu deputi, sekretaris utama hingga seorang wakil kepala. "Nanti segera beres-beres, menata organisasi. Saya perkirakan pertengahan bulan ini sudah siap bekerja," ucapnya.
Djoko menjamin kinerja BSSN tidak akan tumpang tindih dengan lembaga serupa seperti badan siber di Kepolisian. Ia menuturkan, satuan siber di berbagai lembaga akan digandeng agar dapat bersinergi satu sama lain memperkuat kerja di bidang sandi dan siber. Dia juga menggariskan, Presiden Jokowi berpesan agar BSSN bekerja menyeluruh ke semua sektor mulai dari instansi pemerintah, swasta hingga seluruh warga negara Indonesia.
"Tanggung jawab kami semakin besar, karena arahan Presiden kami harus mampu menjangkau pengamanan WNI. Itu diutamakan," ujarnya.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati meminta Kepala BSSN yang baru paham nomenklatur BSSN dan dapat bekerja sama serta berkoordinasi dengan mitra kerja secara baik. "Hendaknya kewenangan yang didapat tidak menjadikan BSSN mengintervensi lembaga lain hingga mengganggu kelancaran kinerja institusi lain," katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR itu menyebut, kejahatan siber yang semakin marak hendaknya dapat dideteksi lebih awal serta dapat dilakukan cegah tangkal sesegera mungkin. "BSSN harus tetap berkoordinasi dengan BIN serta lembaga lain yang memiliki cyber force seperti polisi, Imigrasi, Bea Cukai," ujarnya.
Nuning menambahkan, pengendalian hoax harus semaksimal mungkin karena hoax pasti bertujuan negatif dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Termasuk juga hal-hal yang terkait dengan radikalisme, terorisme, dan separatisme. "BSSN ini diadakan untuk menjaga kedaulatan informasi negara serta membuat strategi yang baik bagi penanganan siber, bukan malah mau membuat kewenangan menangkap," tegasnya.
Diminta Bergerak Cepat
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta Djoko Setiadi bergerak cepat menata keamanan siber untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Hal itu karena tantangan keamanan siber menjadi semakin dinamis serta perlu penanganan segera dan lebih baik lagi.
Selain itu BSSN juga harus mampu menjaga infrastruktur krusial mulai dari sektor publik, keuangan, transportasi hingga lainnya. Data-data juga perlu diamankan dari peretasan pihak luar. "Saya harap nantinya BSSN dapat dimanfaatkan untuk menjaga sektor-sektor penting di negeri ini," ujar Kharis Almasyhari di Jakarta.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan Djoko Setiadi bisa bekerja penuh menangkal serangan siber dan memastikan keamanan siber dalam negeri. Juga menangkal munculnya hoax dan hate speech yang rawan muncul jelang tahun politik. "Di balik itu juga BSSN tentu dapat berfungsi juga sebagai intelijen yang berfungsi sebagai pengaman," ujarnya.
Sejumlah kalangan DPR berharap Djoko segera menata regulasi, standardisasi, strategi, dan manajemen keamanan siber. Hal ini penting mengingat Indonesia segera memasuki tahun politik, yakni tahun diselenggarakannya Pilkada Serentak 2018 serta Pemilihan Legislator (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, sehingga diprediksi akan menghadapi tantangan keamanan siber yang dinamis.
"BSSN merupakan lembaga penting dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber saat ini," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Rabu (3/1/2018).
Pelantikan Kepala BSSN yang berlangsung di Istana Merdeka itu diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 30P/2017. Keppres tersebut berisi pemberhentian dengan hormat Djoko Setiadi sebagai kepala Lemsaneg dan dilanjutkan dengan pengangkatan Djoko sebagai kepala BSSN. Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, jajaran menteri kabinet kerja hingga sejumlah pimpinan lembaga negara.
Sebelumnya Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No 53 Tahun 2017 tentang BSSN pada 16 Desember 2017 lalu. Sebelum perubahan dilakukan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Namun kini BSSN berada langsung di bawah Presiden.
Djoko sendiri dikenal sebagai intelijen tulen. Dunia intelijen sudah dilakoninya sejak menimba ilmu di Akademi Sandi Negara (Aksara) yang menjadi batu pijakan awal memasuki dunia sandi negara. Setelah sempat mengenyam pendidikan TNI, pengagum bapak sandi Indonesia, dr Roebiono Kertopati, ini sempat bertugas di TNI dan Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri.
Selanjutnya dia bertugas di Pusat Intelijen Angkatan Darat (Pusintelad) dan kemudian kembali ke Lemsaneg. Di lembaga ini kariernya terus menanjak, mulai dari sebagai staf di Direktorat Pengamanan Sinyal hingga berlanjut menjadi kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ciseeng, deputi Pengaman Persandian, dan pada 2011 dipercaya menjadi kepala Lemsaneg.
Djoko Setiadi kepada wartawan menjelaskan bahwa tugasnya tidak berbeda jauh dengan saat memimpin Lemsaneg karena BSSN pada dasarnya bentuk revitalisasi Lemsaneg. Revitalisasi Lemsesneg menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang bergulir cepat. "Jadi bukan hal baru. Ini hanya kami tingkatkan kemampuannya sehingga betul-betul bisa menjangkau nasional," ujar Djoko di Istana Negara, Rabu (3/1/2018).
Selain perubahan nama dari Lemsaneg menjadi BSSN, perubahan lain mencakup struktur organisasi seperti penambahan satu deputi, sekretaris utama hingga seorang wakil kepala. "Nanti segera beres-beres, menata organisasi. Saya perkirakan pertengahan bulan ini sudah siap bekerja," ucapnya.
Djoko menjamin kinerja BSSN tidak akan tumpang tindih dengan lembaga serupa seperti badan siber di Kepolisian. Ia menuturkan, satuan siber di berbagai lembaga akan digandeng agar dapat bersinergi satu sama lain memperkuat kerja di bidang sandi dan siber. Dia juga menggariskan, Presiden Jokowi berpesan agar BSSN bekerja menyeluruh ke semua sektor mulai dari instansi pemerintah, swasta hingga seluruh warga negara Indonesia.
"Tanggung jawab kami semakin besar, karena arahan Presiden kami harus mampu menjangkau pengamanan WNI. Itu diutamakan," ujarnya.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati meminta Kepala BSSN yang baru paham nomenklatur BSSN dan dapat bekerja sama serta berkoordinasi dengan mitra kerja secara baik. "Hendaknya kewenangan yang didapat tidak menjadikan BSSN mengintervensi lembaga lain hingga mengganggu kelancaran kinerja institusi lain," katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR itu menyebut, kejahatan siber yang semakin marak hendaknya dapat dideteksi lebih awal serta dapat dilakukan cegah tangkal sesegera mungkin. "BSSN harus tetap berkoordinasi dengan BIN serta lembaga lain yang memiliki cyber force seperti polisi, Imigrasi, Bea Cukai," ujarnya.
Nuning menambahkan, pengendalian hoax harus semaksimal mungkin karena hoax pasti bertujuan negatif dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Termasuk juga hal-hal yang terkait dengan radikalisme, terorisme, dan separatisme. "BSSN ini diadakan untuk menjaga kedaulatan informasi negara serta membuat strategi yang baik bagi penanganan siber, bukan malah mau membuat kewenangan menangkap," tegasnya.
Diminta Bergerak Cepat
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta Djoko Setiadi bergerak cepat menata keamanan siber untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Hal itu karena tantangan keamanan siber menjadi semakin dinamis serta perlu penanganan segera dan lebih baik lagi.
Selain itu BSSN juga harus mampu menjaga infrastruktur krusial mulai dari sektor publik, keuangan, transportasi hingga lainnya. Data-data juga perlu diamankan dari peretasan pihak luar. "Saya harap nantinya BSSN dapat dimanfaatkan untuk menjaga sektor-sektor penting di negeri ini," ujar Kharis Almasyhari di Jakarta.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan Djoko Setiadi bisa bekerja penuh menangkal serangan siber dan memastikan keamanan siber dalam negeri. Juga menangkal munculnya hoax dan hate speech yang rawan muncul jelang tahun politik. "Di balik itu juga BSSN tentu dapat berfungsi juga sebagai intelijen yang berfungsi sebagai pengaman," ujarnya.
(amm)
Explore More