Soal Ketua DPR, Agus Gumiwang Dinilai Tidak Dekat dengan JK

JAKARTA - Kedekatan Legislator dari Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai bisa menjadi titik lemah di mata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Maka itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengaku pesimistis bahwa Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) bakal mendapat sinyal dari Istana Kepresidenan untuk menjadi ketua DPR.

Dia meyakini bahwa Presiden Jokowi bakal merasa tak nyaman jika figur yang dekat dengan JK memimpin DPR nantinya. Lagipula, parlemen memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan strategis usulan pemerintah.

"Ini berbahaya. Karena JK belum pasti dan tidak ada jaminan akan all-out dukung Jokowi pada Pilpres 2019," kata Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi wartawan, Rabu (3/1/2017).

Jokowi dan JK pun diprediksinya bakal memiliki kepentingan dan agenda berbeda pada tahun 2019 mendatang. Pasalnya, JK bisa saja akan mendukung calon presiden pesaing Jokowi.

"Kepentingannya akan berbeda soal Capres. JK belum tentu mendukunt Jokowi. Kita tahu bahwa kedekatan Agus Gumiwang dengan JK," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kursi ketua DPR periode 2014-2019 memang menjadi kewenangan Partai Golkar. Akan tetapi, riil politik tentu tak akan menafikkan kode ataupun sinyal yang ditunjukkan Presiden Jokowi.

"Saya pikir juga keliru bahwa Agus Gumiwang mulus jadi ketua DPR karena punya kedekatan dengan JK. Ketua DPR itu sebetulnya kalau kita jujur yaitu tergantung kode dan sinyal presiden Jokowi. Kalau Jokowi tidak mengusung Agus Gumiwang belum tentu bakal terpilih beliau jadi ketua DPR," ungkap pria yang akrab disapa Ipang ini.

Maka itu, menurut dia, Jokowi pasti bakal berusaha memastikan figur ketua DPR mendatang juga mendukung pemerintahannya serta pencalonannya pada Pilpres 2019. Dia meyakini ketua DPR pengganti Setys Novanto nanti atas restu Jokowi.

"Bagaimana pun juga presiden punya kepentingan. Bisa dibayangkan yang pegang palu ketua DPR bukan orang presiden, bisa membuat rumit dan banyak kebijakan strategis dan program presiden bakal terhambat," pungkasnya.