Penentuan Sosok Ketua DPR Jadi Ujian Pertama Golkar Era Airlangga
Rabu, 03 Januari 2018 - 11:59 WIB
Penentuan Sosok Ketua DPR Jadi Ujian Pertama Golkar Era Airlangga
A
A
A
JAKARTA - Penunjukan sosok Ketua DPR pengganti Setya Novanto menjadi salah satu ujian sekaligus indikator awal jargon Golkar Bersih.
Gagasan mewujudkan Golkar Bersih yang menjadi semangat baru Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto melahirkan harapan baru dari publik sekaligus menjadi modal untuk Golkar bangkit kembali menghadapi event politik 2018 dan 2019.
Fungsionaris Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, untuk melewati ujian itu Golkar harus mengajukan sosok bersih dan tidak memiliki potensi masalah hukum, apalagi pernah, sedang, atau akan terindikasi terlibat kasus korupsi.
"Tentu prasyarat itu harus pula sejalan dengan prinsip adanya kepastian hukum serta asas presumtion of innocent," kata Doli kepada SINDOnews, Rabu (3/1/2018).
Doli menilai penetapan sosok calon Ketua DPR lebih kompleks dibandingkan urusan internal partai, karena terkait dengan keberadaan institusi negara dan partai politik lain.
Sosok yang akan ditetapkan oleh Golkar juga harus memiliki daya akseptabilitas baik atau figur yang selama ini mampu membangun komunikasi yang bagus dengan seluruh fraksi di DPR.
"Sosok yang akan menjadi Ketua DPR nanti tentu saja sosok yang harus juga mampu membangun komunikasi antarinstitusi negara khususnya terhadap pemerintah," ucap Doli.
Namun lebih penting dari sekedar penetapan Ketua DPR yang baru itu, kata Doli, semua pihak berharap kehadiran Airlangga sebagai pemimpin baru Golkar menjadi momentum mendorong perubahan wajah dan performa baru DPR dan Pemerintah Jokowi-JK.
"Mungkin ini momentum yang tepat juga untuk melakukan perubahan UU MD3 (Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD)," ucap Doli
Gagasan mewujudkan Golkar Bersih yang menjadi semangat baru Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto melahirkan harapan baru dari publik sekaligus menjadi modal untuk Golkar bangkit kembali menghadapi event politik 2018 dan 2019.
Fungsionaris Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, untuk melewati ujian itu Golkar harus mengajukan sosok bersih dan tidak memiliki potensi masalah hukum, apalagi pernah, sedang, atau akan terindikasi terlibat kasus korupsi.
"Tentu prasyarat itu harus pula sejalan dengan prinsip adanya kepastian hukum serta asas presumtion of innocent," kata Doli kepada SINDOnews, Rabu (3/1/2018).
Doli menilai penetapan sosok calon Ketua DPR lebih kompleks dibandingkan urusan internal partai, karena terkait dengan keberadaan institusi negara dan partai politik lain.
Sosok yang akan ditetapkan oleh Golkar juga harus memiliki daya akseptabilitas baik atau figur yang selama ini mampu membangun komunikasi yang bagus dengan seluruh fraksi di DPR.
"Sosok yang akan menjadi Ketua DPR nanti tentu saja sosok yang harus juga mampu membangun komunikasi antarinstitusi negara khususnya terhadap pemerintah," ucap Doli.
Namun lebih penting dari sekedar penetapan Ketua DPR yang baru itu, kata Doli, semua pihak berharap kehadiran Airlangga sebagai pemimpin baru Golkar menjadi momentum mendorong perubahan wajah dan performa baru DPR dan Pemerintah Jokowi-JK.
"Mungkin ini momentum yang tepat juga untuk melakukan perubahan UU MD3 (Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD)," ucap Doli
(dam)
