Lemkapi Usul Anggaran Unit Reserse Polri Ditambah
Lemkapi Usul Anggaran Unit Reserse Polri Ditambah
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Pusat Kajian Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta agar Polri untuk menambah anggaran di unit reserse.
Unit reserse dinilai sering dikeluhankan oleh masyarakat. Untuk memacu kinerja, anggaran reserse dinilai harus rasional agar Polri semakin profesional.
“Kami sarankan kepada Kapolri, anggarannya ditata lebih rasional untuk hindari penyimpangan. Hasil penelitian kami selama ini baru 45 persen yang tertata dengan baik. Ini demi untuk meningkatan profesionalisme Polri," papar Edi di hadapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika paparan akhir tahun di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Selain bagian reserse, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini juga menyarankan peningkatan kinerja lalu lintas dan percepatan remunerasi untuk menjawab keluhan publik.
Dengan demikian, kata dia, kinerja Polantas semakin profesional. "Semua masukan ini merupakan masukan-masukan masyarakat lewat hasil survei yang dilakukan para akademisi yang tergabung dalam Lemkapi," tandasnya.
Menurut dia, 68,5% masyarakat sangat puas dengan kebijakan keamanan Jokowi-JK. "Ujung tombak keamanan jelas polisi. Alasan masyarakat percaya karena melihat sosok Kapolri yang bagus dan sinergitas dan koordinasi Polri dan TNI di bawah Presiden Joko Widodo sangat baik. Ini membuat masyarakat nyaman," tuturnya.
Namun, dari 1.000 responden yang diukur menggunakan metode stratified multistage random dengan tingkat kepercayaan 96% ini didapatkan juga sekitar 21,6% publik mengaku kurang puas terhadap kebijakan keamanan.
Sementara 9,9% lainnya tidak memberikan pendapat apa pun. Alasan publik memberikan pendapat belum puas karena masih ada kasus-kasus yang mendapat perhatian masyarakat belum terselesaikan. Misalnya, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
Unit reserse dinilai sering dikeluhankan oleh masyarakat. Untuk memacu kinerja, anggaran reserse dinilai harus rasional agar Polri semakin profesional.
“Kami sarankan kepada Kapolri, anggarannya ditata lebih rasional untuk hindari penyimpangan. Hasil penelitian kami selama ini baru 45 persen yang tertata dengan baik. Ini demi untuk meningkatan profesionalisme Polri," papar Edi di hadapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika paparan akhir tahun di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Selain bagian reserse, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini juga menyarankan peningkatan kinerja lalu lintas dan percepatan remunerasi untuk menjawab keluhan publik.
Dengan demikian, kata dia, kinerja Polantas semakin profesional. "Semua masukan ini merupakan masukan-masukan masyarakat lewat hasil survei yang dilakukan para akademisi yang tergabung dalam Lemkapi," tandasnya.
Menurut dia, 68,5% masyarakat sangat puas dengan kebijakan keamanan Jokowi-JK. "Ujung tombak keamanan jelas polisi. Alasan masyarakat percaya karena melihat sosok Kapolri yang bagus dan sinergitas dan koordinasi Polri dan TNI di bawah Presiden Joko Widodo sangat baik. Ini membuat masyarakat nyaman," tuturnya.
Namun, dari 1.000 responden yang diukur menggunakan metode stratified multistage random dengan tingkat kepercayaan 96% ini didapatkan juga sekitar 21,6% publik mengaku kurang puas terhadap kebijakan keamanan.
Sementara 9,9% lainnya tidak memberikan pendapat apa pun. Alasan publik memberikan pendapat belum puas karena masih ada kasus-kasus yang mendapat perhatian masyarakat belum terselesaikan. Misalnya, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
(dam)
Explore More