Konsep Trisakti Bung Karno Jurus Ampuh Parpol Tingkatkan Partisipasi Politik
Kamis, 21 Desember 2017 - 21:38 WIB
Konsep Trisakti Bung Karno Jurus Ampuh Parpol Tingkatkan Partisipasi Politik
A
A
A
JAKARTA - Konsep Trisakti Bung Karno jika diterapkan dengan baik oleh seluruh partai (parpol) diyakini jadi jurus ampuh untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pasalnya belakangan ini peran parpol dalam melakukan pendidikan politik tehadap kader dan masyarakat kian terasa lemah.
Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka golongan putih (golput) dan acuh tak acuh terhadap perpolitikan nasional maupun daerah. Penilaian itu disampaikan Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bekasi Gilang Esa Mohamad.
Gilang menuturkan, menurunnya angka partisipasi politik di Indonesia merupakan dampak dari semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Dalam kondisi ini, parpol dan pemerintah tidak boleh diam dan harus berperan aktif untuk mendongkrak kembali partisipasi politik masyarakat Indonesia.
"Cara yang paling ampuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan penerapan konsep Trisakti Bung Karno," ujar Gilang dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (21/12/2017).
Gilang mengatakan, konsep Trisakti adalah sebuah konsep yang digagas oleh Proklamator Indonesia Ir Soekarno, pada tahun 1963 yang mengandung tiga poin penting dan sangat relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep pertama yakni 'Berdaulat di Bidang Politik', adalah hal nyata bahwa sudah semestinya masyarakat Indonesia memiliki kedaulatan dalam politik, yang dapat menjadi perisai masyarakat dari pragmatisme.
Konsep ini, lanjut dia, harusnya diaplikasikan parpol untuk dapat mencetak kader yang berkualitas dan berjiwa pemimpin, dengan modal utama pemahaman ideologi dan ditunjang dengan pendidikan politik yang didapat dari sekolah partai yang bersangkutan.
Konsep kedua adalah 'Berdikari di Bidang Ekonomi', yang merupakan kunci untuk parpol dan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik. Melalui konsep ini, parpol dapat memberikan pelatihan serta membina para kader untuk terjun langsung menjadi pengusaha mikro maupun pengusaha besar. Dalam hal ini, konsep Trisakti Bung Karno yang kedua mestilah dijalankan sebaik mungkin oleh parpol.
Salah satu wujud aplikasi dari konsep berdikari di bidang ekonomi, adalah dengan membuat koperasi nasional dan daerah. Hal ini disesuaikan dengan struktur parpol yang memiliki tingkatan hingga RT/RW, serta para kadernya yang menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif.
Konsep Trisakti Bung Karno yang ketiga adalah 'Berkepribadian Dalam Budaya', yang menjadi salah satu dasar parpol untuk menarik partisipasi politik masyarakat dari berbagai usia. Ini adalah hal penting untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal Indonesia dari pengaruh globalisasi.
Parpol juga harus memberikan wadah kepada masyarakat untuk berkreativitas, guna menunjang daya saing baik di pasar nasional maupun internasional.
"Jika konsep Trisakti Bung Karno diterapkan dengan baik oleh seluruh parpol, saya yakin dan optimistis partisipasi politik masyarakat akan semakin tinggi dan parpol mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat," jelas mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.
Tak itu saja, proses kaderisasi serta regenerasi di tubuh parpol pun akan berjalan dengan baik, melalui pendidikan politik yang diberikan. "Oleh sebab itu partisipasi politik, keadilan sosial dan kemandirian ekonomi adalah kunci yang harus diwujudkan oleh seluruh parpol di Indonesia," ucapnya.
Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka golongan putih (golput) dan acuh tak acuh terhadap perpolitikan nasional maupun daerah. Penilaian itu disampaikan Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bekasi Gilang Esa Mohamad.
Gilang menuturkan, menurunnya angka partisipasi politik di Indonesia merupakan dampak dari semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Dalam kondisi ini, parpol dan pemerintah tidak boleh diam dan harus berperan aktif untuk mendongkrak kembali partisipasi politik masyarakat Indonesia.
"Cara yang paling ampuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan penerapan konsep Trisakti Bung Karno," ujar Gilang dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (21/12/2017).
Gilang mengatakan, konsep Trisakti adalah sebuah konsep yang digagas oleh Proklamator Indonesia Ir Soekarno, pada tahun 1963 yang mengandung tiga poin penting dan sangat relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep pertama yakni 'Berdaulat di Bidang Politik', adalah hal nyata bahwa sudah semestinya masyarakat Indonesia memiliki kedaulatan dalam politik, yang dapat menjadi perisai masyarakat dari pragmatisme.
Konsep ini, lanjut dia, harusnya diaplikasikan parpol untuk dapat mencetak kader yang berkualitas dan berjiwa pemimpin, dengan modal utama pemahaman ideologi dan ditunjang dengan pendidikan politik yang didapat dari sekolah partai yang bersangkutan.
Konsep kedua adalah 'Berdikari di Bidang Ekonomi', yang merupakan kunci untuk parpol dan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik. Melalui konsep ini, parpol dapat memberikan pelatihan serta membina para kader untuk terjun langsung menjadi pengusaha mikro maupun pengusaha besar. Dalam hal ini, konsep Trisakti Bung Karno yang kedua mestilah dijalankan sebaik mungkin oleh parpol.
Salah satu wujud aplikasi dari konsep berdikari di bidang ekonomi, adalah dengan membuat koperasi nasional dan daerah. Hal ini disesuaikan dengan struktur parpol yang memiliki tingkatan hingga RT/RW, serta para kadernya yang menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif.
Konsep Trisakti Bung Karno yang ketiga adalah 'Berkepribadian Dalam Budaya', yang menjadi salah satu dasar parpol untuk menarik partisipasi politik masyarakat dari berbagai usia. Ini adalah hal penting untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal Indonesia dari pengaruh globalisasi.
Parpol juga harus memberikan wadah kepada masyarakat untuk berkreativitas, guna menunjang daya saing baik di pasar nasional maupun internasional.
"Jika konsep Trisakti Bung Karno diterapkan dengan baik oleh seluruh parpol, saya yakin dan optimistis partisipasi politik masyarakat akan semakin tinggi dan parpol mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat," jelas mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.
Tak itu saja, proses kaderisasi serta regenerasi di tubuh parpol pun akan berjalan dengan baik, melalui pendidikan politik yang diberikan. "Oleh sebab itu partisipasi politik, keadilan sosial dan kemandirian ekonomi adalah kunci yang harus diwujudkan oleh seluruh parpol di Indonesia," ucapnya.
(kri)
