Cegah Radikalisme, BNPT Rangkul Mantan Napi Kasus Terorisme
Kamis, 21 Desember 2017 - 13:00 WIB
Cegah Radikalisme, BNPT Rangkul Mantan Napi Kasus Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Berbagai program dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah munculnya radikalisme dan terorisme.
Salah satunya Gerakan Masyarakat Antiradikalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gemar NKRI). Gemar NKRI adalah program pencegahan terorisme dengan menggandeng dan memberi wawasan kepada para mantan napi kasus terorisme sehingga mereka bisa bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai pelaksanaan program tersebut, BNPT pun menggelar acara silaturahmi Gemar NKRI. “Silaturrahmi Gemar NKRI ini merupakan yang pertama kali kita adakan. Kegiatan ini untuk membuka wawasan. Ini sebagai bukti negara hadir di tengah rekan-rekan,” ujar Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (21/12/2017).
Silaturahmi Gemar NKRI Program Deradikalisasi Bina Masyarakat 2017 digelar di Aula Perpustakaan Masjid Istiqlal Jakarta Senin, 18 Desember 2017.
Menurut dia, langkah BNPT merangkul narapidana terorisme untuk ikut membantu pemerintah menjalankan program deradikalisasi bukan program pertama yang dilaksanakan.
Sebelumnya, BNPT juga telah melatih public speaking bagi para mantan napi terorisme. Kedua program itu adalah program pelibatan mantan napi agar bisa mengajak rekan-rekannya yang masih terjangkit "virus" radikalisme untuk kembali menjadi orang Indonesia yang ber-Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Suhardi menjelaskan upaya deradikalisasi bagi mantan teroris merupakan upaya berkesinambungan yang tidak bisa parsial namun perlu dipelihara.
Dalam acara itu, kata dia, diundang Menteri Agama, Menteri Riset dan Dikti, dan Kepala UKP Pemantapan Ideologi Pancasila. Itu dilakukan karena untuk menjalankan deradikalisasi ini, BNPT tidak bisa sendiri, tapi harus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain.
“Kami sudah menjalin sinergi dengan 32 kementerian dan lembaga. Bahkan saat kali pertama dipercaya sebagai kepala BNPT, saya langsung berbicara dengan presiden bahwa BNPT tidak bisa sendirian untuk mengurai benang kusut masalah terorisme. BNPT sangat terbatas, kami butuh akses sosial, agama, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Karena mereka juga butuh kehidupan layak,” tutur Suhardi Alius.
Salah satunya Gerakan Masyarakat Antiradikalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gemar NKRI). Gemar NKRI adalah program pencegahan terorisme dengan menggandeng dan memberi wawasan kepada para mantan napi kasus terorisme sehingga mereka bisa bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai pelaksanaan program tersebut, BNPT pun menggelar acara silaturahmi Gemar NKRI. “Silaturrahmi Gemar NKRI ini merupakan yang pertama kali kita adakan. Kegiatan ini untuk membuka wawasan. Ini sebagai bukti negara hadir di tengah rekan-rekan,” ujar Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (21/12/2017).
Silaturahmi Gemar NKRI Program Deradikalisasi Bina Masyarakat 2017 digelar di Aula Perpustakaan Masjid Istiqlal Jakarta Senin, 18 Desember 2017.
Menurut dia, langkah BNPT merangkul narapidana terorisme untuk ikut membantu pemerintah menjalankan program deradikalisasi bukan program pertama yang dilaksanakan.
Sebelumnya, BNPT juga telah melatih public speaking bagi para mantan napi terorisme. Kedua program itu adalah program pelibatan mantan napi agar bisa mengajak rekan-rekannya yang masih terjangkit "virus" radikalisme untuk kembali menjadi orang Indonesia yang ber-Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Suhardi menjelaskan upaya deradikalisasi bagi mantan teroris merupakan upaya berkesinambungan yang tidak bisa parsial namun perlu dipelihara.
Dalam acara itu, kata dia, diundang Menteri Agama, Menteri Riset dan Dikti, dan Kepala UKP Pemantapan Ideologi Pancasila. Itu dilakukan karena untuk menjalankan deradikalisasi ini, BNPT tidak bisa sendiri, tapi harus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain.
“Kami sudah menjalin sinergi dengan 32 kementerian dan lembaga. Bahkan saat kali pertama dipercaya sebagai kepala BNPT, saya langsung berbicara dengan presiden bahwa BNPT tidak bisa sendirian untuk mengurai benang kusut masalah terorisme. BNPT sangat terbatas, kami butuh akses sosial, agama, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Karena mereka juga butuh kehidupan layak,” tutur Suhardi Alius.
(dam)
