Jabatan Ketua Harian Partai Golkar Dikabarkan Akan Dihapus
Selasa, 19 Desember 2017 - 16:10 WIB
Jabatan Ketua Harian Partai Golkar Dikabarkan Akan Dihapus
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mendengar bahwa jabatan ketua harian dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Golkar bakal dihapus. Adapun saat ini, Ketua Harian DPP Partai Golkar dijabat oleh Nurdin Halid.
Mahyudin mengatakan, nasib struktur kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto akan diputuskan dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). "Karena kabar yang saya dengar ketua harian akan tidak ada," ujar Mahyudin di arena Munaslub Partai Golkar, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa (19/12/2017).
Menurutnya, perombakan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto perlu dilakukan. Sebab, dia melihat komposisi kepengurusan Partai Golkar era Setya Novanto terlalu gemuk.
"Sehingga tidak dinamis dan tidak lincah dalam pengambilan keputusan, dan biasanya juga pengurus banyak yang titip-titip nama tapi kerjanya enggak," papar Wakil Ketua MPR ini.
Sehingga, Mahyudin memandang, perlu dilakukan perombakan kepengurusan Partai Golkar. "Supaya lebih ramping, lebih dinamis dan lincah dalam melakukan kegiatan politik jelang 2018 dan 2019," ucapnya.
Ditambahkannya, jumlah struktur pengurus Partai Golkar yang saat ini sekitar 370 orang bisa dirampingkan menjadi sekitar 200 orang. "Kan sekarang ada 370 pengurus mungkin bisa di bawah 200 saja," tutup Mahyudin.
Mahyudin mengatakan, nasib struktur kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto akan diputuskan dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). "Karena kabar yang saya dengar ketua harian akan tidak ada," ujar Mahyudin di arena Munaslub Partai Golkar, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa (19/12/2017).
Menurutnya, perombakan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto perlu dilakukan. Sebab, dia melihat komposisi kepengurusan Partai Golkar era Setya Novanto terlalu gemuk.
"Sehingga tidak dinamis dan tidak lincah dalam pengambilan keputusan, dan biasanya juga pengurus banyak yang titip-titip nama tapi kerjanya enggak," papar Wakil Ketua MPR ini.
Sehingga, Mahyudin memandang, perlu dilakukan perombakan kepengurusan Partai Golkar. "Supaya lebih ramping, lebih dinamis dan lincah dalam melakukan kegiatan politik jelang 2018 dan 2019," ucapnya.
Ditambahkannya, jumlah struktur pengurus Partai Golkar yang saat ini sekitar 370 orang bisa dirampingkan menjadi sekitar 200 orang. "Kan sekarang ada 370 pengurus mungkin bisa di bawah 200 saja," tutup Mahyudin.
(kri)
