Institut STIAMI Gelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik
Minggu, 17 Desember 2017 - 19:18 WIB
Institut STIAMI Gelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik
A
A
A
JAKARTA - Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Strategi Mewujudkan E-Governance melalui Keterbukaan Informasi Publik, di Gedung Grand Arion Mangaradja, Rawamangun, Jakarta, Minggu (17/12/2017).
Seminar yang dihadiri sekitar 1.000 mahasiwa Institut STIAMI ini menghadirkan nara sumber dari berbagai bidang, yakni pakar ilmu administrasi dari Universitas Indonesia Prof Martani Huseini, Direktur Utama TVRI Helmy Yahya, Komisioner KIP DKI Jakarta Nani Nurani Muksin, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati.
Rektor Institut STIAMI Panji Hendrarso mengatakan, seminar ini diadakan sebagai wadah untuk mengarahkan Institut STIAMI menuju good university governance. Menurut dia, pengembangan dan pedayagunaan informasi dan teknologi komunikasi dapat membantu kinerja layahan publik pemerintah.
Hal itu diwujudkan melalui pelaksanaan e-governance dengan berbasiskan teknologi melalui e-domocracy dan e-government dengan sebaik-baiknya. “Dengan demikian arus informasi yang selama ini mengalami kebuntuan antara pemerintah, masyarakat dan kalangan pengusaha dapat terpecahkan,” kata Panji.
Sementara itu, pakar ilmu administrasi Martani Huseini mengatakan, layanan publik yang transparan dan berisi perkembangan e-governance harus berorientasi pada kerangka kebijakan dan peraturan. Dengan begitu akan tercapai keterpaduan sistem pengelolaan, dokumen, dan informasi elektronik.
“Pelayanan publik berbasiskan teknologi dan media sosial menjadi salah satu tren di e-governance karena telah digunakan di banyak negara,” kata Martani.
Martani menyebut contoh blog, wikis, mikro blogging, jaringan sosial, multimedia sharing, dan tagging, telah banyak diadopsi dalam administrasi publik sistem pemerintahan. Jadi memungkinkan internal pemerintah melakukan pelayanan langsung kepada publik.
Sementara itu, Dirut TVRI Helmy Yahya mengatakan, perkembangan media sosial dan didukung teknologi menjadikan media sosial sebagai wadah baru bagi birokrasi di dunia. “Media sosial menjadi jawaban internal birokrat berinteraksi secara langsung dan tanpa batas dengan publik,” kata Helmy.
Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, Pemda DKI mengapresiasi pelaksanaan seminar nasional yang mengusung tema keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan good governance melalui e-governance ini.
Seminar yang dihadiri sekitar 1.000 mahasiwa Institut STIAMI ini menghadirkan nara sumber dari berbagai bidang, yakni pakar ilmu administrasi dari Universitas Indonesia Prof Martani Huseini, Direktur Utama TVRI Helmy Yahya, Komisioner KIP DKI Jakarta Nani Nurani Muksin, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati.
Rektor Institut STIAMI Panji Hendrarso mengatakan, seminar ini diadakan sebagai wadah untuk mengarahkan Institut STIAMI menuju good university governance. Menurut dia, pengembangan dan pedayagunaan informasi dan teknologi komunikasi dapat membantu kinerja layahan publik pemerintah.
Hal itu diwujudkan melalui pelaksanaan e-governance dengan berbasiskan teknologi melalui e-domocracy dan e-government dengan sebaik-baiknya. “Dengan demikian arus informasi yang selama ini mengalami kebuntuan antara pemerintah, masyarakat dan kalangan pengusaha dapat terpecahkan,” kata Panji.
Sementara itu, pakar ilmu administrasi Martani Huseini mengatakan, layanan publik yang transparan dan berisi perkembangan e-governance harus berorientasi pada kerangka kebijakan dan peraturan. Dengan begitu akan tercapai keterpaduan sistem pengelolaan, dokumen, dan informasi elektronik.
“Pelayanan publik berbasiskan teknologi dan media sosial menjadi salah satu tren di e-governance karena telah digunakan di banyak negara,” kata Martani.
Martani menyebut contoh blog, wikis, mikro blogging, jaringan sosial, multimedia sharing, dan tagging, telah banyak diadopsi dalam administrasi publik sistem pemerintahan. Jadi memungkinkan internal pemerintah melakukan pelayanan langsung kepada publik.
Sementara itu, Dirut TVRI Helmy Yahya mengatakan, perkembangan media sosial dan didukung teknologi menjadikan media sosial sebagai wadah baru bagi birokrasi di dunia. “Media sosial menjadi jawaban internal birokrat berinteraksi secara langsung dan tanpa batas dengan publik,” kata Helmy.
Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, Pemda DKI mengapresiasi pelaksanaan seminar nasional yang mengusung tema keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan good governance melalui e-governance ini.
(thm)
