Di Konferensi Internasional, Menag Tegaskan Sikap RI Soal Yerusalem
Di Konferensi Internasional, Menag Tegaskan Sikap RI Soal Yerusalem
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi salah satu pembicara dalam Konferensi Internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 11-13 Desember 2017.
Konferensi ini diselenggarakan oleh Muntada Ta`ziiz al-Silm fi al-Mujtama`aat al-Muslimah (Forum untuk Mempromosikan Budaya Damai di tengah Masyarakat Muslim) dengan tema Perdamaian Dunia dan Islamphobia.
Di hadapan peserta konferensi dari berbagai negara, Lukman menegaskan sikap Indonesia terkait pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Menurut Menag, Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan hak-haknya. “Pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, Kamis 8 Desember, mengecam keras pengakuan sepihak AS tersebut dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” ujar Lukman di Abu Dhabi, Senin (11/12/2017).
Menurut dia, Pemerintah Indonesia berpandangan pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya serta bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.
“Rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945,” tuturnya.
Lukman menilai, pengakuan sepihak Donald Trump bukan hanya meruntuhkan berbagai upaya damai sebelumnya dalam menyelesaikan persoalan Palestina, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas keamanan dunia di masa mendatang.
Menurut dia, keamanan dan kedamaian sulit terwujud di tengah ketidakadilan dan dominasi serta hegemoni yang kuat terhadap yang lemah.
Kampanye memerangi terorisme global dikatakannya juga tidak akan membuahkan hasil jika dunia tetap membiarkan terjadinya teror oleh sebuah negara terhadap penduduk pemilik sebuah wilayah yang sah.
“Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan mendorong OKI untuk mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama, serta meminta PBB untuk segera bersidang menyikapi pengakuan sepihak AS,” sambungnya.
Atas nama Pemerintah Indonesia, Lukman mengapresiasi Pemerintah Uni Emirat Arab yang memfasilitasi penyelenggaraan konferensi tentang Perdamaian Dunia dan fenomena Islamophobia.
Konferensi ini, kata Lukman, menjadi salah satu langkah strategis untuk terus mempromosikan budaya damai di tengah berbagai krisis yang melanda masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia.
Konferensi internasional ini akan berlangsung 11-13 Desember 2017. Sejumlah ulama dan pakar dari berbagai negara hadir untuk menjadi pembicara antara lain Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa dari Rabithah A’lam Al Islami, Ahmad Taufiq Menteri Wakaf Maroko, ‘Abbas Syauman dari Universitas Al Azhar Mesir, serta Sardar Muhammad Yusuf Menteri Wakaf Pakistan.
Konferensi ini diselenggarakan oleh Muntada Ta`ziiz al-Silm fi al-Mujtama`aat al-Muslimah (Forum untuk Mempromosikan Budaya Damai di tengah Masyarakat Muslim) dengan tema Perdamaian Dunia dan Islamphobia.
Di hadapan peserta konferensi dari berbagai negara, Lukman menegaskan sikap Indonesia terkait pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Menurut Menag, Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan hak-haknya. “Pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, Kamis 8 Desember, mengecam keras pengakuan sepihak AS tersebut dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” ujar Lukman di Abu Dhabi, Senin (11/12/2017).
Menurut dia, Pemerintah Indonesia berpandangan pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya serta bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.
“Rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945,” tuturnya.
Lukman menilai, pengakuan sepihak Donald Trump bukan hanya meruntuhkan berbagai upaya damai sebelumnya dalam menyelesaikan persoalan Palestina, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas keamanan dunia di masa mendatang.
Menurut dia, keamanan dan kedamaian sulit terwujud di tengah ketidakadilan dan dominasi serta hegemoni yang kuat terhadap yang lemah.
Kampanye memerangi terorisme global dikatakannya juga tidak akan membuahkan hasil jika dunia tetap membiarkan terjadinya teror oleh sebuah negara terhadap penduduk pemilik sebuah wilayah yang sah.
“Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan mendorong OKI untuk mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama, serta meminta PBB untuk segera bersidang menyikapi pengakuan sepihak AS,” sambungnya.
Atas nama Pemerintah Indonesia, Lukman mengapresiasi Pemerintah Uni Emirat Arab yang memfasilitasi penyelenggaraan konferensi tentang Perdamaian Dunia dan fenomena Islamophobia.
Konferensi ini, kata Lukman, menjadi salah satu langkah strategis untuk terus mempromosikan budaya damai di tengah berbagai krisis yang melanda masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia.
Konferensi internasional ini akan berlangsung 11-13 Desember 2017. Sejumlah ulama dan pakar dari berbagai negara hadir untuk menjadi pembicara antara lain Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa dari Rabithah A’lam Al Islami, Ahmad Taufiq Menteri Wakaf Maroko, ‘Abbas Syauman dari Universitas Al Azhar Mesir, serta Sardar Muhammad Yusuf Menteri Wakaf Pakistan.
(dam)
Explore More