Siti Zuhro: Munaslub Partai Golkar Harus Hindari Politik Uang

JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) disarankan segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mencari ketua umum (ketum) yang baru menggantikan Setya Novanto yang terseret kasus dugaan korupsi e-KTP. Akan tetapi munaslub harus mempertontonkan proses pemilihan ketua umum yang bersih kepada publik.

Pergantian ketua umum dinilai tidak akan banyak membantu mendongkrak elektabilitas Partai Golkar yang terus terpuruk jika proses pemilihannya tidak dilakukan secara bersih. Diketahui, Partai Golkar kini tengah diterpa guncangan setelah kasus dugaan korupsi menjerat sang ketua umum, Setya Novanto.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Siti Zuhro, mengatakan, Partai Golkar perlu segera menggelar munaslub untuk memilih pemimpin baru. Akan tetapi, dalam munaslub itu perlu menghindari politik uang.

"Kalau ingin ada penilaian positif dari masyarakat, munaslub harus digelar tempo cepat dan tidak menggunakan money politics," ujar Siti Zuhro saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Menurut dia, ke depan pemimpin baru Partai Golkar harus melakukan rebranding sebagai partai yang bersih dari korupsi. Hal yang tidak kalah penting, sosok ketua umum harus benar-benar bersih dari kasus hukum, terutama korupsi. "Ketua umum baru harus bersih dan tidak berurusan dengan hukum," tandasnya.