GMPG Dengar Setnov Pilih Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR

JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mendengar kabar bahwa Aziz Syamsuddin dipaksakan menjadi ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Informasi yang diterima GMPG, hal itu diputuskan dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Robert Kardinal dan Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 8 Desember 2017, kemarin.

"Kemarin sore kita dikejutkan dengan informasi adanya pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua FPG DPR RI, Robert Kardinal dan Aziz Syamsuddin dengan mengundang Ketua-ketua Fraksi lainnya," ujar Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia kepada SINDOnews, Sabtu (9/12/2017).

Kata dia, pertemuan itu hanya dihadiri oleh Asrul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti.

"Ternyata untuk menyampaikan pengunduran diri SN (Setya Novanto, red) dari Ketua DPR dan memaksakan untuk segera dilakukannya rapat paripurna untuk mengesahkan Aziz sebagai Ketua DPR berdasarkan surat dari SN," katanya. Dia menambahkan, apabila informasi itu benar, maka untuk kesekian kalinya oknum politikus Golkar telah mempermalukan bahkan melecehkan Golkar dan DPR.

Lebih lanjut, dia mengatakan, tindakan yang dilakukan Setya Novanto, Robert Kardinal, dan Aziz Syamsuddin itu telah menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan partai dan juga publik. Dia melanjutkan, lebih jauh Setya Novanto, Robert Kardinal dan Aziz Syamsuddin telah berusaha menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.

"Seperti tak kenal etika, moral, dan adab, mereka mengabaikan keberadaan rakyat dan menempatkan DPR seakan berada di dalam genggaman mereka yang kapan saja bisa dibolak balik sesukanya," ungkapnya.

Menurut dia, perlu diingat sekalipun Ketua DPR RI saat ini adalah haknya Golkar, bukan berarti DPR itu harus tersandera terus menerus mengikuti kepemimpinan Golkar yang memang sedang bermasalah.

"Dalam konteks Golkar pun, apa yang dilakukan oleh Robert dan Aziz itu telah melampaui kewenangan DPP. Fraksi sebagai kepanjangan tangan DPP tidak boleh mengambil alih kewenangannya," ucapnya.

Dia mengatakan, perlu diingat pula bahwa Setya Novanto bukan pemilik Golkar dan saat ini kepemimpinannya sudah terdelegitimasi secara politik karena kasus hukumnya dan secara organisatoris saat permintaan Munaslub oleh seluruh DPD Provinsi Partai Golkar bergulir.

"Oleh karena itu, sudah sepantasnya para anggota DPR yang terhormat tidak mengikuti keinginan SN dan Aziz, yang dimulai dari gerakan anggota FPG untuk menolak pemaksaan pergantian SN ke Aziz Syamsuddin di Rapat Paripurna," tuturnya.