Tahun Politik, Panglima TNI Baru Harus Loyal dan Netral
Rabu, 06 Desember 2017 - 23:55 WIB
Tahun Politik, Panglima TNI Baru Harus Loyal dan Netral
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Ahmad Sahroni berharap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mampu menjaga soliditas di internal TNI. Sebab, Hadi sudah disetujui oleh Komisi I DPR serta menjalani fit and proper test pada Rabu (6/12/2017).
"TNI harus tetap solid di internal lebih baik ke depan," kata Sahroni dalam siaran pers yang diterima SINDOnews pada Rabu (6/12/2017). Menurut anggota Fraksi Partai Nasdem ini, DPR juga meminta kepada Hadi berpegang pada prinsip Sapta Marga, kemudian harus netral karena 2018 merupakan tahun politik yang akan digelar pilkada serentak dan Pemilu 2019 yakni pemilihan legislatif serta pemilihan presiden.
"Panglima TNI harus netral dan wajib loyal terhadap NKRI untuk seluruh masyarakat‎. TNI adalah TNI," ujarnya. Sahroni mewanti-wanti adanya hubungan harmonis antara TNI dan Polri. Di bawah kepemimpinan Hadi diharapkannya tak ada lagi terjadi perseteruan antara TNI dengan Polri.
Hal lain yang juga dipandangnya sangat penting adalah profesionalitas sumber daya manusia di tubuh TNI sehingga tak ada lagi jajarannya yang tersangkut kasus hukum seperti penyalahgunaan narkoba hingga korupsi pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista)
Untuk diketahui, Komisi I DPR telah menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Keputusan tersebut diambil setelah Hadi menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
"TNI harus tetap solid di internal lebih baik ke depan," kata Sahroni dalam siaran pers yang diterima SINDOnews pada Rabu (6/12/2017). Menurut anggota Fraksi Partai Nasdem ini, DPR juga meminta kepada Hadi berpegang pada prinsip Sapta Marga, kemudian harus netral karena 2018 merupakan tahun politik yang akan digelar pilkada serentak dan Pemilu 2019 yakni pemilihan legislatif serta pemilihan presiden.
"Panglima TNI harus netral dan wajib loyal terhadap NKRI untuk seluruh masyarakat‎. TNI adalah TNI," ujarnya. Sahroni mewanti-wanti adanya hubungan harmonis antara TNI dan Polri. Di bawah kepemimpinan Hadi diharapkannya tak ada lagi terjadi perseteruan antara TNI dengan Polri.
Hal lain yang juga dipandangnya sangat penting adalah profesionalitas sumber daya manusia di tubuh TNI sehingga tak ada lagi jajarannya yang tersangkut kasus hukum seperti penyalahgunaan narkoba hingga korupsi pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista)
Untuk diketahui, Komisi I DPR telah menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Keputusan tersebut diambil setelah Hadi menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
(whb)
