Diusulkan untuk Membentuk Unit Kepresidenan Pembangunan Papua
Diusulkan untuk Membentuk Unit Kepresidenan Pembangunan Papua
A
A
A
JAKARTA - Unit Kepresidenan untuk koordinasi dan supervisi pembangunan di Papua diusulkan dibentuk. Hal demikian merupakan salah satu kesimpulan dan rekomendasi dari seminar bertajuk Membangun Papua seutuhnya berdasarkan kemanusiaan dan keadilan yang digelar Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) hari ini.
"Perlu menciptakan komunikasi dan dialog yang intensif antara tokoh-tokoh Papua dengan pemerintah pusat khususnya dengan Presiden Jokowi," ujar Ketua Umum Gerkindo Pdt Yerry Tawalujan di Gedung Oikoumene Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2017).
Selain itu, Otonomi khusus (Otsus) adalah konsep yang diajukan oleh tokoh-tokoh intelektual Papua kepada pemerintah pusat.
"Disetujuinya Otsus Papua merupakan itikad baik dari pemerintah pusat untuk membangun dan menjadikan masyarakat Papua maju dan sejahtera," ujarnya.
Kemudian, keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus dianggap bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Tapi justru menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Papua serta rakyat Papua untuk mensukseskan Otsus yang diusulkan oleh tokoh-tokoh Papua itu," ungkapnya.
Dia menambahkan, konsep pembangunan Papua filosofinya berubah dari membangun Papua menjadi Papua membangun. Lebih lanjut dia mengatakan, membangun di Papua bisa dilakukan oleh orang atau Suku lain, tapi rakyat Papua tidak terlibat atau menikmati pembangunan itu.
"Konsep Papua membangun sebaliknya adalah rakyat Papua membangun Papua untuk kesejahteraan Papua orang Papua dan tanah Papua menjadi sentral dari pembangunan Papua itu sendiri," imbuhnya.
Dia melanjutkan, dana otonomi khusus yang sangat besar, yang telah dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua perlu diawasi penggunaannya.
"Agar benar-benar sampai kepada orang asli Papua dan bukan hanya dinikmati Oleh segelintir elite politik," tuturnya.
Di samping itu, Peran majelis rakyat Papua dinilai perlu diperkuat agar berfungsi sebagai pengontrol jalannya pemerintahan di Papua khususnya untuk memastikan Otsus dan dana otsus sesuai dengan peruntukannya demi pembangunan Papua seutuhnya.
Lalu, pemerintah pusat diyakini memiliki political will yang tinggi untuk membangun Papua lewat kepedulian Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari Timur dari Papua.
"Sekarang semua daerah di Papua telah terhubung dengan jalan raya dan harga BBM telah menjadi sama harganya dengan daerah-daerah lain di Indonesia," pungkasnya.
Adapun seminar itu dihadiri sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, Tokoh Papua Simon Patrice Morin.
Lalu, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Rohani Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang juga sebagai Dewan Penasihat Gerkindo, Pdt Phil Karel Erari, Ketua MPH PGI Pdt Albertus Patty serta mantan menteri Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Freddy Numberi.
"Perlu menciptakan komunikasi dan dialog yang intensif antara tokoh-tokoh Papua dengan pemerintah pusat khususnya dengan Presiden Jokowi," ujar Ketua Umum Gerkindo Pdt Yerry Tawalujan di Gedung Oikoumene Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2017).
Selain itu, Otonomi khusus (Otsus) adalah konsep yang diajukan oleh tokoh-tokoh intelektual Papua kepada pemerintah pusat.
"Disetujuinya Otsus Papua merupakan itikad baik dari pemerintah pusat untuk membangun dan menjadikan masyarakat Papua maju dan sejahtera," ujarnya.
Kemudian, keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus dianggap bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Tapi justru menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Papua serta rakyat Papua untuk mensukseskan Otsus yang diusulkan oleh tokoh-tokoh Papua itu," ungkapnya.
Dia menambahkan, konsep pembangunan Papua filosofinya berubah dari membangun Papua menjadi Papua membangun. Lebih lanjut dia mengatakan, membangun di Papua bisa dilakukan oleh orang atau Suku lain, tapi rakyat Papua tidak terlibat atau menikmati pembangunan itu.
"Konsep Papua membangun sebaliknya adalah rakyat Papua membangun Papua untuk kesejahteraan Papua orang Papua dan tanah Papua menjadi sentral dari pembangunan Papua itu sendiri," imbuhnya.
Dia melanjutkan, dana otonomi khusus yang sangat besar, yang telah dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua perlu diawasi penggunaannya.
"Agar benar-benar sampai kepada orang asli Papua dan bukan hanya dinikmati Oleh segelintir elite politik," tuturnya.
Di samping itu, Peran majelis rakyat Papua dinilai perlu diperkuat agar berfungsi sebagai pengontrol jalannya pemerintahan di Papua khususnya untuk memastikan Otsus dan dana otsus sesuai dengan peruntukannya demi pembangunan Papua seutuhnya.
Lalu, pemerintah pusat diyakini memiliki political will yang tinggi untuk membangun Papua lewat kepedulian Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari Timur dari Papua.
"Sekarang semua daerah di Papua telah terhubung dengan jalan raya dan harga BBM telah menjadi sama harganya dengan daerah-daerah lain di Indonesia," pungkasnya.
Adapun seminar itu dihadiri sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, Tokoh Papua Simon Patrice Morin.
Lalu, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Rohani Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang juga sebagai Dewan Penasihat Gerkindo, Pdt Phil Karel Erari, Ketua MPH PGI Pdt Albertus Patty serta mantan menteri Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Freddy Numberi.
(maf)
Explore More