Cara DPP Golkar Tunjuk Plt Ketum Dinilai Merusak Aturan Main

YOGYAKARTA - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati mengritik sejumlah langkah elite Partai Golkar menyusul ditetapkannya Setya Novanto (Setnov) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dosen Fisipol UGM ini menyebutkan, surat yang dikeluarkan oleh Setya Novanto menunjuk Idrus Marham sebagai Plt ketua umum (ketum) Partai Golkar, tidak memilik dasar yang kuat.

"Menurut saya ini merusak aturan main. Blundernya Pak Setnov sangat tidak menguntungkan citra Partai," kata Mada Sukmajati saat menjadi pembicara Diskusi Panel Tri Karya kemarin.

Menurut Mada Sukmajati, kunci Golkar bisa bertahan saat reformasi dulu salah satunya adalah kelembagaan yang kuat dengan mentaati aturan yang ada.

"Saat itu rule of the game-nya diikuti. Kalau mau bertahan saat ini maka aturan partai harus diikuti," jelasnya.

Dalam diskusi yang digelar di University Hotel Minggu 27 November 2017, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Zainal Bintang juga hadir sebagai pembicara.

Menurut Bintang, penunjukan Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar tidak miliki dasar hukum. Diakuinya, baru kali ini dalam sejarah Golkar ada ketua umum menunjuk Plt Ketum.

"Idrus Marham sebagai Plt itu Illegal. Tidak ada AD/ART yang mengatur itu," tegasnya.

Koordinator Tri Karya Gandung Pardiman menegaskan, jika langkah DPP membahayakan keselamatan partai, maka dirinya akan mendorong DPD I membekukan kepengurusan DPP.

"Buat presidium yang diisi orang-orang DPD I, senior-senior, pecinta Golkar untuk menyelamatkan Golkar," tegas Gandung.

Menurut Gandung Golkar harus diselamatkan. Cara yang paling tepat untuk menyelamatkan Golkar hanya dengan menggelar Munaslub. "Target kami hanya ingin menyelamatkan Partai Golker," jelasnya.