Golkar Harus Memilih, Merelakan Setya Novanto atau Melawan Rakyat
Sabtu, 25 November 2017 - 17:03 WIB
Golkar Harus Memilih, Merelakan Setya Novanto atau Melawan Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, Partai Golkar saat ini sedang berada dalam kondisi 'buah simalakama' atau serba salah. Pasalnya, Golkar harus memilih, merelakan Ketua Umumnya Setya Novanto yang sedang terbelit kasus hukum di KPK atau melawan rakyat.
Menurut Ujang, sikap Golkar yang masih mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum dan ketua DPR saat ini sama saja dengan sikap yang melawan kehendak rakyat.
"Saya kira kita semua tahu, bahwa rakyat hari ini menginginkan Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai ketum Golkar dan ketua DPR. Pemberitaan tentang Setya Novanto akhir-akhir ini bagaikan sinetron berseri yang tak ada habis-habisnya," kata Ujang, Sabtu (25/11/2017).
Dia menambahkan, pemberitaan tersebut bukan mengangkat popularitas Partai Golkar, justru itu merupakan kampanye hitam gratis bagai Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut.
Pengamat Politik Lulusan Program Doktor Universitas Indonesia ini juga menyadari bahwa Setnov masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. "Novanto mugkin saja memegang kartu AS di Internal Golkar, tapi menurut saya dia lebih elok dan negarawan jika rela melepas jabatan yang melekat pada dirinya," ujar dia.
Ketua Partai Golkar ini harus menyadari, kasus hukum yang dihadapinya saat ini membuat citra dan elektabilitas Partai yang dipimpinnya menjadi merosot. Bahkan, kata Ujang, Setnov harus tahu bahwa DPR RI juga di mata masyarakat bagaikan lembaga legislatif yang tidak lagi mewakili suara rakyat. "Itu semua karena kasus hukum Novanto saat ini," tegas Ujang.
Untuk itu, Menurut Ujang, Partai Golkar harus memilih, mempertahankan Novanto atau melawan rakyat. Jika tetap mempertahankan Novanto, kata Ujang, konsekuensinya Golkar akan mendapat hukuman dari rakyat di Pilkada dan Pilpres nanti.
"Golkar akan dihukum rakyat dengan tidak dipilihnya Golkar di Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019 nanti jika masih mempertahankan Novanto," tutup Ujang.
Menurut Ujang, sikap Golkar yang masih mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum dan ketua DPR saat ini sama saja dengan sikap yang melawan kehendak rakyat.
"Saya kira kita semua tahu, bahwa rakyat hari ini menginginkan Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai ketum Golkar dan ketua DPR. Pemberitaan tentang Setya Novanto akhir-akhir ini bagaikan sinetron berseri yang tak ada habis-habisnya," kata Ujang, Sabtu (25/11/2017).
Dia menambahkan, pemberitaan tersebut bukan mengangkat popularitas Partai Golkar, justru itu merupakan kampanye hitam gratis bagai Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut.
Pengamat Politik Lulusan Program Doktor Universitas Indonesia ini juga menyadari bahwa Setnov masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. "Novanto mugkin saja memegang kartu AS di Internal Golkar, tapi menurut saya dia lebih elok dan negarawan jika rela melepas jabatan yang melekat pada dirinya," ujar dia.
Ketua Partai Golkar ini harus menyadari, kasus hukum yang dihadapinya saat ini membuat citra dan elektabilitas Partai yang dipimpinnya menjadi merosot. Bahkan, kata Ujang, Setnov harus tahu bahwa DPR RI juga di mata masyarakat bagaikan lembaga legislatif yang tidak lagi mewakili suara rakyat. "Itu semua karena kasus hukum Novanto saat ini," tegas Ujang.
Untuk itu, Menurut Ujang, Partai Golkar harus memilih, mempertahankan Novanto atau melawan rakyat. Jika tetap mempertahankan Novanto, kata Ujang, konsekuensinya Golkar akan mendapat hukuman dari rakyat di Pilkada dan Pilpres nanti.
"Golkar akan dihukum rakyat dengan tidak dipilihnya Golkar di Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019 nanti jika masih mempertahankan Novanto," tutup Ujang.
(pur)
