Dedi: Golkar Pernah Berdarah-darah Setelah Orde Baru Lengser
Sabtu, 25 November 2017 - 13:46 WIB
Dedi: Golkar Pernah Berdarah-darah Setelah Orde Baru Lengser
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta DPP Partai Golkar segera merespons desakan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disuarakan kader di akar rumput.
Desakan tersebut muncul tak lain karena Ketua Umum nonaktif Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang menarik adalah ketika ada sentimen, publik respons dengan baik, berbenah untuk berubah, berarti publik ini memiliki harapan untuk pilih Golkar kembali. Maka harus cepat elite DPP memberikan respons. Ini aspirasi di akar rumput," kata Dedi dalam acara Polemik Radio MNC Trijaya Network bertema 'Beringin Diterpa Angin' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Meskipun demikian, Bupati Purwarkarta ini menyebut, apa yang dihadapi partai berlambang pohon beringin ini tak separah saat Orde Baru lengser dan di awal-awal reformasi. Ketika itu, kata Dedi, Golkar dianggap bagian dari Orde Baru hingga didesak untuk dibubarkan.
"Jauh dibanding Golkar tahun 1998, 1999 dan 2003. Golkar mendapat tekanan berat, dianggap bagian Orde Baru. Mempertahankannya berdarah-darah, benderanya dibakar," tuturnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji mengatakan, DPP sudah memberikan respons atas desakan kader di tingkat daerah maupun publik atas kasus yang menjerat sang Ketua Umum.
Respons tersebut, lanjut Sarmuji telah diambil lewat Rapat Pleno yang digelar pada Selasa awal pekan ini, di mana pengurus pusat sepakat menunggu hasil keputusan sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto (Setnov) melawan KPK sebelum memutuskan nasibnya.
"Kita hanya memberi batas waktu itu sampai putusan praperadilan itulah cerminan kita merespon harapan publik sebenarnya, di samping kita juga memperhatikan hak Pak Novanto untuk membela diri sendiri sesuai ketentuan hukum positif," ujarnya.
Menurut Sarmuji, sama halnya dengan posisi Ketua Umum Golkar, Rapat Pleno kemarin juga menyepakati masalah posisi Setnov sebagai Ketua DPR akan dibahas setelah adanya putusan praperadilan.
Meskipun setelah adanya pertemuan antara DPP dengan Dewan Pembina Golkar, kata Sarmuji Dewan Pembina meminta segera mencari pengganti Setnov sebagai orang nomor satu di dewan Senayan.
"Tadi sudah saya sampaikan keputusan terhadap pergantian Pak Novanto sebagai Ketua DPR itu menunggu praperadilan, sementara Dewan Pembina menyatakan kalau bisa harus segera diisi," tuturnya.
Desakan tersebut muncul tak lain karena Ketua Umum nonaktif Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang menarik adalah ketika ada sentimen, publik respons dengan baik, berbenah untuk berubah, berarti publik ini memiliki harapan untuk pilih Golkar kembali. Maka harus cepat elite DPP memberikan respons. Ini aspirasi di akar rumput," kata Dedi dalam acara Polemik Radio MNC Trijaya Network bertema 'Beringin Diterpa Angin' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Meskipun demikian, Bupati Purwarkarta ini menyebut, apa yang dihadapi partai berlambang pohon beringin ini tak separah saat Orde Baru lengser dan di awal-awal reformasi. Ketika itu, kata Dedi, Golkar dianggap bagian dari Orde Baru hingga didesak untuk dibubarkan.
"Jauh dibanding Golkar tahun 1998, 1999 dan 2003. Golkar mendapat tekanan berat, dianggap bagian Orde Baru. Mempertahankannya berdarah-darah, benderanya dibakar," tuturnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji mengatakan, DPP sudah memberikan respons atas desakan kader di tingkat daerah maupun publik atas kasus yang menjerat sang Ketua Umum.
Respons tersebut, lanjut Sarmuji telah diambil lewat Rapat Pleno yang digelar pada Selasa awal pekan ini, di mana pengurus pusat sepakat menunggu hasil keputusan sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto (Setnov) melawan KPK sebelum memutuskan nasibnya.
"Kita hanya memberi batas waktu itu sampai putusan praperadilan itulah cerminan kita merespon harapan publik sebenarnya, di samping kita juga memperhatikan hak Pak Novanto untuk membela diri sendiri sesuai ketentuan hukum positif," ujarnya.
Menurut Sarmuji, sama halnya dengan posisi Ketua Umum Golkar, Rapat Pleno kemarin juga menyepakati masalah posisi Setnov sebagai Ketua DPR akan dibahas setelah adanya putusan praperadilan.
Meskipun setelah adanya pertemuan antara DPP dengan Dewan Pembina Golkar, kata Sarmuji Dewan Pembina meminta segera mencari pengganti Setnov sebagai orang nomor satu di dewan Senayan.
"Tadi sudah saya sampaikan keputusan terhadap pergantian Pak Novanto sebagai Ketua DPR itu menunggu praperadilan, sementara Dewan Pembina menyatakan kalau bisa harus segera diisi," tuturnya.
(mhd)
