51% Anggaran Pemilu untuk Gaji Petugas Adhoc

Jum'at, 24 November 2017 - 14:40 WIB
51% Anggaran Pemilu...
51% Anggaran Pemilu untuk Gaji Petugas Adhoc
A A A
YOGYAKARTA - Meski pemilihan umum (pemilu) masih dua setengah tahun lagi, namun proses pengajuan anggaran telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Seperti untuk 2018, anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan tahapan pemilu 2019 mencapai Rp10,8 Triliun. Sementara anggaran untuk tahapan awal 2017 mencapai Rp800 Miliar.

Sekjen KPU Arif Rahman Hakim mengatakan, sesuai persetujuan, anggaran untuk pemilu 2019, di 2018 hanya dialokasikan Rp10,8 Triliun. Dari jumlah tersebut kebutuhan terbanyak disumbang oleh gaji petugas adhoc baik PPK maupun PPS.

"Hampir 51% diperlukan untuk membiayai badan penyelenggara adhoc," ujar Arif saat berdiskusi dengan media diacara Lokakarya KPU di Yogyakarta Jumat (24/11/2017).

Jumlah 51% apabila dikalkulasikan dengan anggaran KPU 2018 menurut Arif sama dengan Rp6 Triliun. "Artinya lebih dari Rp5 T atau mendekati Rp6 T untuk membiayai badan penyelenggara adhoc," tuturnya.

Menurut Arif, keberadaan petugas adhoc dalam sebuah kegiatan pemilu adalah sebuah keniscayaan. Untuk pemilu 2018 sendiri jumlah petugas adhoc diperkirakan mencapai 5 juta orang.

"Jadi untuk memenuhi pemilu dengan jumlah pemilih mendekati 200 juta dengan jumlah TPS sekitar 800 ribu TPS, kita harus bentuk badan penyelenggara adhoc desa, tingkat kecamatan dan TPS," jelas Arif.
(pur)
Berita Terkait
Luncurkan Tahapan Pemilu...
Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, KPU Minta Semua Pihak Bantu Sukseskan Pemilu
Sirekap Ngebug, Warganet...
Sirekap Ngebug, Warganet Skeptis dengan Kemampuan Tim IT KPU
Punya Harta Rp9 Miliar,...
Punya Harta Rp9 Miliar, Intip Isi Garasi Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Profil 14 Calon Anggota...
Profil 14 Calon Anggota KPU, Petahana hingga Pegiat Pemilu
4 Nama Berkonsultasi...
4 Nama Berkonsultasi Serius ke KPU DKI Terkait Maju Cagub Jakarta Jalur Independen
Diduga Ada Kecurangan...
Diduga Ada Kecurangan Hitung Suara Sirekap, Ini Daftar Link Lapornya
Berita Terkini
Dirikan LBH, Jro Bima:...
Dirikan LBH, Jro Bima: Perindo Bali Harus Jadi Rumah Keadilan
Gibran Duduk di Barisan...
Gibran Duduk di Barisan Menteri saat Sidang Kabinet, Mensesneg Beri Penjelasan
KPK Tetapkan Bupati...
KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi
Istana: Presiden Prabowo...
Istana: Presiden Prabowo Bakal Angkat Jampidsus Definitif dalam 1-2 Hari
Paripurna DPR Setujui...
Paripurna DPR Setujui Wahidah Suaib Jadi Anggota Ombudsman Pengganti Hery Susanto
Alasan KPK Kembalikan...
Alasan KPK Kembalikan Mobil Noel Ebenezer
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved