Dedi Mulyadi Dapat Wejangan Jusuf Kalla untuk Perubahan Golkar
Kamis, 23 November 2017 - 08:21 WIB
Dedi Mulyadi Dapat Wejangan Jusuf Kalla untuk Perubahan Golkar
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku mendapat wejangan dari sesepuh Partai Golkar, salah satunya datang dari Jusuf Kalla (JK), untuk perubahan partai berlambang pohon beringin tersebut. Wejangan itu disampaikan menyusul prahara yang tengah mendera Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar yang tersangkut kasus dugaan korupsi e-KTP yang kini tengah ditahan KPK.
Menurut Dedi, JK sebagai salah satu sesepuh telah meminta kepada pengurus dan kader di daerah agar mendorong perubahan kepemimpinan partai di tingkat pusat. Permintaan ini menyusul fenomena kemerosotan elektabilitas Partai Golkar sebagai efek domino dari kasus yang tengah mendera Setnov.
“Ya beliau (Jusuf Kalla) berpesan agar perubahan harus dilakukan. Ini juga disepakati oleh para sesepuh Golkar yang lain seperti Pak Agung Laksono dan Pak Aburizal Bakrie. Masa sih kita ada di peringkat 4 atau 5, kita harus peringkat 2 lah,” ujar Dedi dalam diskusi bertajuk ‘Mencari Pemimpin Baru Golkar’ di Kantor Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Pesan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut menurut Dedi, disambut oleh para pengurus di daerah mulai dari DPD provinsi sampai pengurus kecamatan. Mayoritas, kata dia, tidak menginginkan status quo dalam partai yang baru saja mengadakan rapat pleno penunjukan Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum tersebut.
“Ya siapa sih yang tidak ingin partainya menjadi baik. Semua ingin perubahan tentunya, tinggal perubahan ini harus dituangkan melalui gerakan yang konstitusional sesuai dengan mekanisme partai,” katanya.
Sebagaimana diketahui, mayoritas pimpinan DPD Partai Golkar tingkat provinsi sudah menggelar pertemuan tertutup di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (19/11/2017) malam lalu. Pertemuan ini digelar dalam rangka menyikapi kondisi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang tidak bisa menjalankan tugas kepartaian karena ditahan oleh KPK.
Secara teknis, tambah Dedi, tahapan menuju pembaharuan kepemimpinan partai ini harus dimulai pada awal Desember. Ini berkaitan dengan agenda politik yang mendesak pada awal Januari 2018 yakni dimulainya rangkaian pilkada serentak.
“Idealnya awal Desember tahapan pembicaraan DPP dan DPD tingkat provinsi harus sudah dimulai. Kalau menurut Pak Agung Laksono kan akhir Desember, saya kira terlalu sempit waktu kita untuk mengkonsolidasikan diri jelang Pilkada serentak yang dimulai awal Januari 2018,” pungkas Dedi.
Menurut Dedi, JK sebagai salah satu sesepuh telah meminta kepada pengurus dan kader di daerah agar mendorong perubahan kepemimpinan partai di tingkat pusat. Permintaan ini menyusul fenomena kemerosotan elektabilitas Partai Golkar sebagai efek domino dari kasus yang tengah mendera Setnov.
“Ya beliau (Jusuf Kalla) berpesan agar perubahan harus dilakukan. Ini juga disepakati oleh para sesepuh Golkar yang lain seperti Pak Agung Laksono dan Pak Aburizal Bakrie. Masa sih kita ada di peringkat 4 atau 5, kita harus peringkat 2 lah,” ujar Dedi dalam diskusi bertajuk ‘Mencari Pemimpin Baru Golkar’ di Kantor Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Pesan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut menurut Dedi, disambut oleh para pengurus di daerah mulai dari DPD provinsi sampai pengurus kecamatan. Mayoritas, kata dia, tidak menginginkan status quo dalam partai yang baru saja mengadakan rapat pleno penunjukan Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum tersebut.
“Ya siapa sih yang tidak ingin partainya menjadi baik. Semua ingin perubahan tentunya, tinggal perubahan ini harus dituangkan melalui gerakan yang konstitusional sesuai dengan mekanisme partai,” katanya.
Sebagaimana diketahui, mayoritas pimpinan DPD Partai Golkar tingkat provinsi sudah menggelar pertemuan tertutup di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (19/11/2017) malam lalu. Pertemuan ini digelar dalam rangka menyikapi kondisi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang tidak bisa menjalankan tugas kepartaian karena ditahan oleh KPK.
Secara teknis, tambah Dedi, tahapan menuju pembaharuan kepemimpinan partai ini harus dimulai pada awal Desember. Ini berkaitan dengan agenda politik yang mendesak pada awal Januari 2018 yakni dimulainya rangkaian pilkada serentak.
“Idealnya awal Desember tahapan pembicaraan DPP dan DPD tingkat provinsi harus sudah dimulai. Kalau menurut Pak Agung Laksono kan akhir Desember, saya kira terlalu sempit waktu kita untuk mengkonsolidasikan diri jelang Pilkada serentak yang dimulai awal Januari 2018,” pungkas Dedi.
(kri)
