Bertemu JK, DPD Golkar Bicarakan Soal Perubahan
Rabu, 22 November 2017 - 19:11 WIB
Bertemu JK, DPD Golkar Bicarakan Soal Perubahan
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Ketua DPD I Partai Golkar menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga politikus senior di Golkar, Senin 20 November 2017, malam.
Kunjungan itu dilakukan beberapa jam sebelum rapat pleno Golkar untuk menentukan nasib Setya Novanto. Ada beberapa persoalan yang dibicarakan dalam pertemuan informal itu.
Salah satunya terkait perlunya perubahan kepemimpinan di tubuh Golkar melalui mekanisme munas luar biasa (munaslub), setelah sang ketua umum (ketum) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya harus segera ada perubahan," kata Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Wisnu menambahkan, bila tak ada pergantian kepemimpinan di Golkar, keberadaan partai beringin justru akan menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang disusun di Pemilu 2019 mendatang.
"Apabila nanti terjadi penurunan di legislatif misal menjadi tujuh atau delapan persen, kan malah menyulitkan presiden yang kita usung di periode berikutnya, karena kita di DPR hanya sedikit keterwakilan," ucap Wisnu.
Kunjungan itu dilakukan beberapa jam sebelum rapat pleno Golkar untuk menentukan nasib Setya Novanto. Ada beberapa persoalan yang dibicarakan dalam pertemuan informal itu.
Salah satunya terkait perlunya perubahan kepemimpinan di tubuh Golkar melalui mekanisme munas luar biasa (munaslub), setelah sang ketua umum (ketum) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya harus segera ada perubahan," kata Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Wisnu menambahkan, bila tak ada pergantian kepemimpinan di Golkar, keberadaan partai beringin justru akan menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang disusun di Pemilu 2019 mendatang.
"Apabila nanti terjadi penurunan di legislatif misal menjadi tujuh atau delapan persen, kan malah menyulitkan presiden yang kita usung di periode berikutnya, karena kita di DPR hanya sedikit keterwakilan," ucap Wisnu.
(maf)
