Bidik Aset Setya Novanto, KPK Gandeng PPATK dan BPN
Selasa, 21 November 2017 - 19:22 WIB
Bidik Aset Setya Novanto, KPK Gandeng PPATK dan BPN
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik aset-aset milik tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, ada sejumlah langkah yang ditempuh lembaganya untuk mengusut aset-aset milik Setnov. Pertama, menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuanya untuk melakukan penelurusan transaksi keuangan mencurigakan milik ketua DPR tersebut.
Kedua, KPK meminta bantuan BPN untuk menelusuri dan memastikan aset-aset berupa tanah tanpa bangunan atau tanah dengan bangunan atau bangunan tanpa tanah.
"Tentu kita akan menggandeng dan meminta bantuan instansi-intansi terkait untuk melakukan penelusuran terhadap transaksi dan aset yang bersangkutan. Karena memang aspek-aspek keuangan dan aliran dana menjadi bagian yang kita cermati di kasus ini," tegas Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/11/2017) sore.
Ketiga, KPK secara mandiri menerjunkan Tim Asset Tracing ke lapangan untuk melakukan penelusuran aset-aset atau kekayaan yang diduga dimiliki Setnov dari hasil dugaan korupsi.
"Kalau itu dalam proses penyidikan, dalam banyak kasus saya kira wajar ya ketika ada pemetaan-pemetaan terhadap aset. Sepanjang dibutuhkan dalam penanganan perkara," tuturnya.
Terakhir, KPK akan melakukan verifikasi komparasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Setnov ke KPK. Proses perbandingan kekayaan yang dimiliki dan diperoleh Setnov dengan yang tercantum dalam LHKPN dibutuhkan untuk mendukung penyidikan e-KTP.
Namun, lanjut Febri, semua upaya di atas belum mengarah ke rencana penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Karena kasus e-KTP ini memiliki kompleksitas tersendiri," tandasnya.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, ada sejumlah langkah yang ditempuh lembaganya untuk mengusut aset-aset milik Setnov. Pertama, menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuanya untuk melakukan penelurusan transaksi keuangan mencurigakan milik ketua DPR tersebut.
Kedua, KPK meminta bantuan BPN untuk menelusuri dan memastikan aset-aset berupa tanah tanpa bangunan atau tanah dengan bangunan atau bangunan tanpa tanah.
"Tentu kita akan menggandeng dan meminta bantuan instansi-intansi terkait untuk melakukan penelusuran terhadap transaksi dan aset yang bersangkutan. Karena memang aspek-aspek keuangan dan aliran dana menjadi bagian yang kita cermati di kasus ini," tegas Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/11/2017) sore.
Ketiga, KPK secara mandiri menerjunkan Tim Asset Tracing ke lapangan untuk melakukan penelusuran aset-aset atau kekayaan yang diduga dimiliki Setnov dari hasil dugaan korupsi.
"Kalau itu dalam proses penyidikan, dalam banyak kasus saya kira wajar ya ketika ada pemetaan-pemetaan terhadap aset. Sepanjang dibutuhkan dalam penanganan perkara," tuturnya.
Terakhir, KPK akan melakukan verifikasi komparasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Setnov ke KPK. Proses perbandingan kekayaan yang dimiliki dan diperoleh Setnov dengan yang tercantum dalam LHKPN dibutuhkan untuk mendukung penyidikan e-KTP.
Namun, lanjut Febri, semua upaya di atas belum mengarah ke rencana penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Karena kasus e-KTP ini memiliki kompleksitas tersendiri," tandasnya.
(pur)
