Rapat Pleno Golkar Bahas Opsi Tunjuk Plt atau Gelar Munaslub

JAKARTA - DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menentukan nasib Setya Novanto selaku ketua umum. Ada dua opsi pergantian ketua umum yang akan dibahas dalam rapat ini, dengan menggelar munas luar biasa atau menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, bila opsi menunjuk Plt ketum diambil, maka kebijakan itu akan berlaku hingga 2019.

"Plt ketum dalam pengertian sampai 2019 ya, bukan Plt konsolidasi," kata Nurdin di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/22/2017).

Nurdin menjelaskan, Plt konsolidasi hanya bersifat sementara dan bertugas menyiapkan Munas. Biasanya jabatan itu didelegasikan kepada dirinya selaku ketua harian dan Sekjen Golkar, Idrus Marham.

Masih kata Nurdin, Plt ketum yang dibahas siang ini akan berlaku hingga masa kerja kepengurusan periode 2014-2019 berakhir.

"Kalau misalnya diputuskan munaslub, maka tidak perlu ada Plt, cukup ketua harian, korbid, dan sekjen yang mengenakan partai dan membentuk panitia penyelenggara munas," ucap Nurdin.