Jazuli Ajak Akademisi Kembangkan Dimensi Keilmuan Politik Islam
Selasa, 21 November 2017 - 15:17 WIB
Jazuli Ajak Akademisi Kembangkan Dimensi Keilmuan Politik Islam
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini, didaulat menjadi keynote speaker dan membuka acara seminar internasional mengenai politik Islam dunia yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten di Aula Sjadzali Hasan, Selasa (21/11/2017).
Hadir sebagai narasumber praktisi dan akademisi politik Islam dari sejumlah negara yaitu Otman Milad el Talis (Libya), Abad Umar (Mesir), Mahmud Hussein (Pakistan), Solenn Hus (Perancis) dan Arya Sandi Yudha (Indonesia).
Dalam sambutannya, Jazuli mengapresiasi penyelenggaraan seminar yang menghadirkan pembicara internasional. Dengan demikian, sambung dia, bisa saling bertukar pikiran dan gagasan mengenai politik Islam dunia.
Menurut dia, bertukar pikiran antara akademisi dan praktisi dunia akan mengembangkan wawasan keilmuan khususnya terhadap politik Islam. "Kita makin kaya prespektif baik dalam dimensi teoritik maupun praktek politik Islam," kata Jazuli.
Dia juga mendorong para akademisi, dosen, mahasiswa terus mengembangkan dimensi keilmuan politik Islam karena ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, apalagi politik sebagai sistem bernegara.
"Islam secara doktrinal mempunyai visi rahmatan lil alamin. Visi tersebut menegaskan bahwa Islam agama yang menghendaki keteraturan tatanan dunia dan peradaban atas dasar kemaslahatan dan kemajuan umat manusia," tuturnya.
Dalam konteks itu, kata Jazuli, politik Islam berperan sebagaimana Ibnu Khaldun, ilmuwan politik Islam mengatakan, dalam Islam berpolitik adalah sarana menuju keteraturan dan cara menuju peradaban. Dengan demikian, politik Islam tidak boleh dipahami hanya sebagai power struggle atau perebutan kekuasaan sebagaimana buku-buku politik umum menyebutnya.
"Politik itu melekat dalam ajaran Islam. Maka dalam khasanah keislaman kita kenal fiqhu siyasah. Sejarah Islam sendiri sejak kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari politik. Rasulullah SAW beliau adalah pemimpin agama dan negara. Beliau selain menjaga agama sekaligus mengatur negara bahkan dunia. Peran ini kemudian dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidun," tutur Anggota DPR daerah pemilihan Banten ini.
Doktor Ilmu Manajemen ini menegaskan menjadi tanggung jawab bersama untuk menampilkan politik Islam yang benar-benar sesuai dengan samangat visi Islam yang rahmatan lil alamin.
Untuk itu, sambung dia, basis ilmiah tentang politik Islam harus terus dikembangkan dan diperkuat dengan penggalian/penemuan atas sumber-sumber otentik dan sejarah Islam.
"Inilah salah satu tanggung jawab ilmuwan dan akademisi politik Islam. Ajarkan dan kembangkan nilai dan sistem politik Islam yang relevan dengan semangat kemajuan peradaban," ucap Jazuli.
Hadir sebagai narasumber praktisi dan akademisi politik Islam dari sejumlah negara yaitu Otman Milad el Talis (Libya), Abad Umar (Mesir), Mahmud Hussein (Pakistan), Solenn Hus (Perancis) dan Arya Sandi Yudha (Indonesia).
Dalam sambutannya, Jazuli mengapresiasi penyelenggaraan seminar yang menghadirkan pembicara internasional. Dengan demikian, sambung dia, bisa saling bertukar pikiran dan gagasan mengenai politik Islam dunia.
Menurut dia, bertukar pikiran antara akademisi dan praktisi dunia akan mengembangkan wawasan keilmuan khususnya terhadap politik Islam. "Kita makin kaya prespektif baik dalam dimensi teoritik maupun praktek politik Islam," kata Jazuli.
Dia juga mendorong para akademisi, dosen, mahasiswa terus mengembangkan dimensi keilmuan politik Islam karena ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, apalagi politik sebagai sistem bernegara.
"Islam secara doktrinal mempunyai visi rahmatan lil alamin. Visi tersebut menegaskan bahwa Islam agama yang menghendaki keteraturan tatanan dunia dan peradaban atas dasar kemaslahatan dan kemajuan umat manusia," tuturnya.
Dalam konteks itu, kata Jazuli, politik Islam berperan sebagaimana Ibnu Khaldun, ilmuwan politik Islam mengatakan, dalam Islam berpolitik adalah sarana menuju keteraturan dan cara menuju peradaban. Dengan demikian, politik Islam tidak boleh dipahami hanya sebagai power struggle atau perebutan kekuasaan sebagaimana buku-buku politik umum menyebutnya.
"Politik itu melekat dalam ajaran Islam. Maka dalam khasanah keislaman kita kenal fiqhu siyasah. Sejarah Islam sendiri sejak kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari politik. Rasulullah SAW beliau adalah pemimpin agama dan negara. Beliau selain menjaga agama sekaligus mengatur negara bahkan dunia. Peran ini kemudian dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidun," tutur Anggota DPR daerah pemilihan Banten ini.
Doktor Ilmu Manajemen ini menegaskan menjadi tanggung jawab bersama untuk menampilkan politik Islam yang benar-benar sesuai dengan samangat visi Islam yang rahmatan lil alamin.
Untuk itu, sambung dia, basis ilmiah tentang politik Islam harus terus dikembangkan dan diperkuat dengan penggalian/penemuan atas sumber-sumber otentik dan sejarah Islam.
"Inilah salah satu tanggung jawab ilmuwan dan akademisi politik Islam. Ajarkan dan kembangkan nilai dan sistem politik Islam yang relevan dengan semangat kemajuan peradaban," ucap Jazuli.
(dam)
