Bambang Soesatyo Ragukan Isu Politik Uang di Munas KAHMI
Senin, 20 November 2017 - 15:16 WIB
Bambang Soesatyo Ragukan Isu Politik Uang di Munas KAHMI
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo tidak yakin dengan isu praktik politik uang pada Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-10 periode 2017-2022 di Medan belum lama ini.
Sebagai mantan Presidium Nasional KAHMI, bersama Mahfud MD dan Anies Baswedan, Bambang meragukan isu tersebut.
Dia mengakui Munas KAHMI diikuti tokoh-tokoh politik dan pengusaha. Oleh karena itu, kata dia, sulit dihindari jika mereka menggunakan strategi dan cara-cara yang biasa dilakukan partai politik dan organisasi pengusaha.
Adapun cara-cara yang dimaksud antara lain melakukan lobi, mobilisasi dengan cara mengumpulkan para pemilik suara atau membentuk tim sukses yang bertanggung jawab atas kenyamanan para pemilik suara, mulai turun dari pesawat, penginapan maupun transportasi lokal.
"Tapi sejauh hanya mentraktir makan dan minum, menurut saya merupakan hal wajar. Itu namanya cost politik atau biaya politik. Bukan transaksi politik yang menetapkan ‘harga’ misalnya satu suara sekian puluh juta rupiah dan dibayar tunai sebelum pemilihan calon," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (20/11/2017).
Ketua Komisi III DPR ini menyebut pengalamannya saat terpilih menjadi Presidium Munas KAHMI ke-9 periode 2012-21017 di Pekan Baru, Riau.
Pada perhelatan itu sama sekali tidak ada transaksi. Oleh sebab itu dia meminta agar siapapun tidak menodai perhelatan akbar Munas ke-10 KAHMI yang dibuka oleh Presiden dan ditutup oleh Wakil Presiden itu.
"Selamat kepada para sahabat Presidium 2012-2017 yang terpilih kembali dan para sahabat yang baru terpilih menjadi Presidium 2017-2022. Semoga dapat membawa KAHMI ke arah yang lebih baik dan lebih disegani dalam kancah sosial politik nasional," ungkapnya.
Sebagai mantan Presidium Nasional KAHMI, bersama Mahfud MD dan Anies Baswedan, Bambang meragukan isu tersebut.
Dia mengakui Munas KAHMI diikuti tokoh-tokoh politik dan pengusaha. Oleh karena itu, kata dia, sulit dihindari jika mereka menggunakan strategi dan cara-cara yang biasa dilakukan partai politik dan organisasi pengusaha.
Adapun cara-cara yang dimaksud antara lain melakukan lobi, mobilisasi dengan cara mengumpulkan para pemilik suara atau membentuk tim sukses yang bertanggung jawab atas kenyamanan para pemilik suara, mulai turun dari pesawat, penginapan maupun transportasi lokal.
"Tapi sejauh hanya mentraktir makan dan minum, menurut saya merupakan hal wajar. Itu namanya cost politik atau biaya politik. Bukan transaksi politik yang menetapkan ‘harga’ misalnya satu suara sekian puluh juta rupiah dan dibayar tunai sebelum pemilihan calon," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (20/11/2017).
Ketua Komisi III DPR ini menyebut pengalamannya saat terpilih menjadi Presidium Munas KAHMI ke-9 periode 2012-21017 di Pekan Baru, Riau.
Pada perhelatan itu sama sekali tidak ada transaksi. Oleh sebab itu dia meminta agar siapapun tidak menodai perhelatan akbar Munas ke-10 KAHMI yang dibuka oleh Presiden dan ditutup oleh Wakil Presiden itu.
"Selamat kepada para sahabat Presidium 2012-2017 yang terpilih kembali dan para sahabat yang baru terpilih menjadi Presidium 2017-2022. Semoga dapat membawa KAHMI ke arah yang lebih baik dan lebih disegani dalam kancah sosial politik nasional," ungkapnya.
(dam)
