Setnov Tersangka, Akbar Minta Pengurus Golkar Segera Ambil Langkah
Minggu, 19 November 2017 - 22:07 WIB
Setnov Tersangka, Akbar Minta Pengurus Golkar Segera Ambil Langkah
A
A
A
JAKARTA - Setelah menjadi tersangka kembali di kasus Korupsi e-KTP Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Setya Novanto (Setnov), begitu deras desakan dari senior Partai Golkar untuk mengganti ketumnya.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mendesak pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sebelumnya, desakan serupa dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui munas. Pengurus DPP Partai Golkar harus segera mengambil langkah guna mengantisipasi dampak dari penetapan status Novanto sebagai tersangka," kata Akbar Tanjung dalam Munas KAHMI, Minggu (19/11/2017).
Menurutnya, Golkar harus mencari pengganti Novanto sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak dibebani ketersangkutan masalah hukum. "Pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi," tegasnya.
Akbar juga optimistis citra Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen. Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas," jelasnya.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mendesak pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sebelumnya, desakan serupa dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui munas. Pengurus DPP Partai Golkar harus segera mengambil langkah guna mengantisipasi dampak dari penetapan status Novanto sebagai tersangka," kata Akbar Tanjung dalam Munas KAHMI, Minggu (19/11/2017).
Menurutnya, Golkar harus mencari pengganti Novanto sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak dibebani ketersangkutan masalah hukum. "Pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi," tegasnya.
Akbar juga optimistis citra Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen. Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas," jelasnya.
(maf)
