Kader Minta Kasus Setnov Tak Dikaitkan dengan Golkar
Sabtu, 18 November 2017 - 13:00 WIB
Kader Minta Kasus Setnov Tak Dikaitkan dengan Golkar
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena mengaku sadar partainya menjadi sorotan publik terkait kasus Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.
Kendati demikian, Melki berharap kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang membelit Novanto tidak dikaitkan dengan Golkar.
Meskipun, kata dia, identitas Golkar melekat kepada Novanto sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar. "Awal-awal kan sangat kooperatif, menjadi soal ketika pansus ada di DPR dan disepakati oleh banyak fraksi, perjalanan pansus ada ketegangan antara DPR dan KPK mempengaruhi posisi Pak Novanto," tutur Melki dalam diskusi Polemik MNCTrijaya FM bertajuk Dramaturgi Setya Novanto di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).
Menurut Melki, sejak awal pengurus sudah menganjurkan pria yang akrab disapa Setnov itu mengikuti proses hukum.
Namun, kata dia, ada pimpinan DPR lainnya yang mengkritik keras KPK sehingga "berpengaruh" terhadap Setnov. "Percayalah Partai golkar punya cara melewati situasi ini, di periode ini kami kira Golkar turbulensinya luar biasa," ujarnya.
Melki mengungkapkan terpilihnya Setnov ebagai Ketum Golkar karena kehendak banyak pihak di internal Golkar termasuk petinggi bangsa.
Menurut Melki, keputusan Golkar mendukung pemerintah agar kondisi politik stabil. Oleh karena itu, kata dia, saat Golkar menghadapi cobaan maka Golkar berharap kasus yang menimpa Setnov bisa difasilitasi dengan baik.
Namun yang terjadi, kata Melki, informasi yang diperoleh dari pengacaranya bahwa Setnov menjadi target operasi.
"Kami sadar betul bahwa tiket Partai Golkar untuk pilpres yang diperebutkan, dalam proses ini kami juga tidak mau direbutkan. Kami sadar betul bagaimana menempatkan Golkar dalam kasus ini, Partai Golkar ditarik-tarik dulu," tuturnya.
Kendati demikian, Melki berharap kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang membelit Novanto tidak dikaitkan dengan Golkar.
Meskipun, kata dia, identitas Golkar melekat kepada Novanto sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar. "Awal-awal kan sangat kooperatif, menjadi soal ketika pansus ada di DPR dan disepakati oleh banyak fraksi, perjalanan pansus ada ketegangan antara DPR dan KPK mempengaruhi posisi Pak Novanto," tutur Melki dalam diskusi Polemik MNCTrijaya FM bertajuk Dramaturgi Setya Novanto di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).
Menurut Melki, sejak awal pengurus sudah menganjurkan pria yang akrab disapa Setnov itu mengikuti proses hukum.
Namun, kata dia, ada pimpinan DPR lainnya yang mengkritik keras KPK sehingga "berpengaruh" terhadap Setnov. "Percayalah Partai golkar punya cara melewati situasi ini, di periode ini kami kira Golkar turbulensinya luar biasa," ujarnya.
Melki mengungkapkan terpilihnya Setnov ebagai Ketum Golkar karena kehendak banyak pihak di internal Golkar termasuk petinggi bangsa.
Menurut Melki, keputusan Golkar mendukung pemerintah agar kondisi politik stabil. Oleh karena itu, kata dia, saat Golkar menghadapi cobaan maka Golkar berharap kasus yang menimpa Setnov bisa difasilitasi dengan baik.
Namun yang terjadi, kata Melki, informasi yang diperoleh dari pengacaranya bahwa Setnov menjadi target operasi.
"Kami sadar betul bahwa tiket Partai Golkar untuk pilpres yang diperebutkan, dalam proses ini kami juga tidak mau direbutkan. Kami sadar betul bagaimana menempatkan Golkar dalam kasus ini, Partai Golkar ditarik-tarik dulu," tuturnya.
(dam)
