Fahri Hamzah Anggap DPR Era Setnov Sering Manjakan Jokowi
Jum'at, 17 November 2017 - 16:49 WIB
Fahri Hamzah Anggap DPR Era Setnov Sering Manjakan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah enggan menanggapi desakan pergantian status Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua DPR. Menurutnya, sesuai undang-undang (UU) posisi Novanto tidak perlu diganti.
Maka itu, pihaknya akan mengikuti UU yang berlaku agar tidak gaduh. "DPR ini ingin jaga. Kita ini sudah memanjakan pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Pak Nov (Novanto), Jokowi dibikin manja terus," kata Fahri di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Menurutnya, pemerintah minta Tax Amnesty diberikan, soal APBN juga dipermudah. "Tapi di luar sana ribut, presidennya dia bilang enggak mau ikut campur. Negara jadi negara preman gini gimana," ucapnya.
Fahri mengaku di DPR tidak ada masalah, yang membuat masalah di pemerintahan. Dia tidak khawatir citra DPR menjadi jelek karena kasus yang menimpa Novanto.
Menurut dia, koleganya tersebut kerap menjadi sasaran hukum. Novanto, kata Fahri, pernah dituding meminta saham Freeport dari bukti sadapan. Sementara bukti sadapan tersebut dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Diakuinya, karena Novanto tidak terbukti, maka dia kembali memimpin DPR, dan bahkan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Akhirnya juga Golkar dukung pemerintah dan dukung Jokowi untuk maju 2019. Udah aman nih harusnya. Stabil harusnya. Kacau lagi kayak gini. Yang bikin bukan Pak Nov, bukan DPR," pungkasnya.
Maka itu, pihaknya akan mengikuti UU yang berlaku agar tidak gaduh. "DPR ini ingin jaga. Kita ini sudah memanjakan pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Pak Nov (Novanto), Jokowi dibikin manja terus," kata Fahri di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Menurutnya, pemerintah minta Tax Amnesty diberikan, soal APBN juga dipermudah. "Tapi di luar sana ribut, presidennya dia bilang enggak mau ikut campur. Negara jadi negara preman gini gimana," ucapnya.
Fahri mengaku di DPR tidak ada masalah, yang membuat masalah di pemerintahan. Dia tidak khawatir citra DPR menjadi jelek karena kasus yang menimpa Novanto.
Menurut dia, koleganya tersebut kerap menjadi sasaran hukum. Novanto, kata Fahri, pernah dituding meminta saham Freeport dari bukti sadapan. Sementara bukti sadapan tersebut dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Diakuinya, karena Novanto tidak terbukti, maka dia kembali memimpin DPR, dan bahkan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Akhirnya juga Golkar dukung pemerintah dan dukung Jokowi untuk maju 2019. Udah aman nih harusnya. Stabil harusnya. Kacau lagi kayak gini. Yang bikin bukan Pak Nov, bukan DPR," pungkasnya.
(maf)
