PAN Sarankan Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK
Rabu, 15 November 2017 - 11:18 WIB
PAN Sarankan Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan Ketua DPR Setya Novanto bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, jika terkesan menghindari pemeriksaan akan menciderai DPR.
Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto tidak sepakat jika izin presiden maupun hak imunitas anggota DPR dijadikan alasan Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan KPK.
"Tidak perlu banyak alasan menunggu presiden atau hak imunitas. Saya kira itu kurang pas dan yang saya khawatir justru akan menciderai lembaga DPR yang sangat kita hormati ini, oleh karena itu saya sarankan pada Pak Novanto datang saja," ujar Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Menurut dia, Setya Novanto pun bisa mengklarifikasi dalam pemeriksaan penyidik KPK nantinya. "Dan tidak perlu takut sampaikan apa adanya dan ini supaya enak dipandang masyarakat," paparnya.
Kendati demikian, menurut dia, proses hukum terhadap Setya Novanto harus dihormati. "Jadi siapapun warga negara termasuk pejabat publik, lebih-lebih sebagai anggota DPR yang merepresentasikan sebagai wakil rakyat sebaiknya hadir saja," pungkasnya.
Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto tidak sepakat jika izin presiden maupun hak imunitas anggota DPR dijadikan alasan Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan KPK.
"Tidak perlu banyak alasan menunggu presiden atau hak imunitas. Saya kira itu kurang pas dan yang saya khawatir justru akan menciderai lembaga DPR yang sangat kita hormati ini, oleh karena itu saya sarankan pada Pak Novanto datang saja," ujar Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Menurut dia, Setya Novanto pun bisa mengklarifikasi dalam pemeriksaan penyidik KPK nantinya. "Dan tidak perlu takut sampaikan apa adanya dan ini supaya enak dipandang masyarakat," paparnya.
Kendati demikian, menurut dia, proses hukum terhadap Setya Novanto harus dihormati. "Jadi siapapun warga negara termasuk pejabat publik, lebih-lebih sebagai anggota DPR yang merepresentasikan sebagai wakil rakyat sebaiknya hadir saja," pungkasnya.
(pur)
