Jokowi Diminta Cermat Mencari Pengganti Panglima TNI Baru
Minggu, 12 November 2017 - 17:23 WIB
Jokowi Diminta Cermat Mencari Pengganti Panglima TNI Baru
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru. Sebab pergantian Panglima TNI nantinya diminta dijadikan sebagai momentum untuk membangun TNI yang profesional.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.
"Kami mendesak presiden untuk secara serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru," kata Peneliti Setara Institute, Indra Listiantara dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11/2017).
Apalagi lanjut Indra, di tengah kondisi politik penyelenggaraan agenda politik elektoral, seperti pilkada serentak tahun 2018, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, tentu dibutuhkan Panglima TNI yang tegas dan mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer.
Lebih lanjut dia mengatakan, proses pergantian Panglima TNI oleh Presiden tidak boleh dilepaskan dari kerangka untuk membangun sektor pertahanan Indonesia yang kuat dan modern ke depan, serta kepentingan melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan.
Dalam konteks itu kata Indra, sangat penting bagi Presiden untuk mencermati dan memilih sosok kandidat Panglima TNI ke depan yang bisa mendukung arah reformasi sektor keamanan dan pembangunan kekuatan pertahanan ke depan selaras dengan visi pemerintah.
"Dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, misalnya, Panglima TNI baru perlu meningkatkan modernisasi Alutsista yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern sehingga di segani di kawasan," ungkapnya.
Kendati demikian dia mengatakan, upaya pembangunan kekuatan itu tentunya juga harus diimbangi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran militer, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Terakhir, masih belum selesainya sejumlah agenda reformasi TNI yang dicanangkan sejak reformasi bergulir tahun 1998, tentunya juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Panglima TNI baru," ujarnya.
Adapun beberapa agenda tersebut lanjut dia, antara reformasi sistem peradilan militer, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
"Dalam konteks ini, Presiden Jokowi penting untuk memilih dan mendorong Panglima TNI baru berkomitmen melanjutkan sejumlah agenda reformasi TNI yang tertunda," pungkasnya.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.
"Kami mendesak presiden untuk secara serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru," kata Peneliti Setara Institute, Indra Listiantara dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11/2017).
Apalagi lanjut Indra, di tengah kondisi politik penyelenggaraan agenda politik elektoral, seperti pilkada serentak tahun 2018, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, tentu dibutuhkan Panglima TNI yang tegas dan mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer.
Lebih lanjut dia mengatakan, proses pergantian Panglima TNI oleh Presiden tidak boleh dilepaskan dari kerangka untuk membangun sektor pertahanan Indonesia yang kuat dan modern ke depan, serta kepentingan melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan.
Dalam konteks itu kata Indra, sangat penting bagi Presiden untuk mencermati dan memilih sosok kandidat Panglima TNI ke depan yang bisa mendukung arah reformasi sektor keamanan dan pembangunan kekuatan pertahanan ke depan selaras dengan visi pemerintah.
"Dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, misalnya, Panglima TNI baru perlu meningkatkan modernisasi Alutsista yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern sehingga di segani di kawasan," ungkapnya.
Kendati demikian dia mengatakan, upaya pembangunan kekuatan itu tentunya juga harus diimbangi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran militer, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Terakhir, masih belum selesainya sejumlah agenda reformasi TNI yang dicanangkan sejak reformasi bergulir tahun 1998, tentunya juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Panglima TNI baru," ujarnya.
Adapun beberapa agenda tersebut lanjut dia, antara reformasi sistem peradilan militer, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
"Dalam konteks ini, Presiden Jokowi penting untuk memilih dan mendorong Panglima TNI baru berkomitmen melanjutkan sejumlah agenda reformasi TNI yang tertunda," pungkasnya.
(maf)
