KPK: Penyidikan Kasus E-KTP Jalan Terus
Rabu, 08 November 2017 - 20:06 WIB
KPK: Penyidikan Kasus E-KTP Jalan Terus
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri tidak menetapkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus atas laporan Sandy Kurniawan Singarumbun.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK secara lembaga yakin Polri akan profesional menangani penyidikan kasus tersebut.
Febri juga meyakini Polri akan memperhatikan Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penyidikan kasus tersebut.
Sebagai sesama institusi penegak hukum, kata dia, Polri dan KPK serta dengan Kejaksaan Agung dapat melakukan koordinasi lebih lanjut.
Tujuannya agar upaya-upaya penanganan korupsi termasuk penanganan kasus korupsi saat ini yang dilakukan KPK bisa maksimal dan menjadi prioritas bersama.
Pelaporan yang berhubungan dengan pimpinan KPK, kata dia, sebenarnya bukan kali ini. Pada periode sebelumnya ada sejumlah pimpinan KPK yang dilaporkan ke Polri kemudian menjadi tersangka.
Akibatnya, kata dia, perjalanan dan keberlangsungan KPK serta pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK mengalami ketimpangan.
"KPK punya sejarah yang tidak cukup bagus, sebenarnya terkait dengan pemberhentian pimpinan di tengah jalan, ketika sedang menangani kasus kasus besar. Kita berharap hal tersebut tidak terjadi lagi saat ini," tegas Febri di KPK, Jakarta, Rabu (8/11/2017) sore.
Dia mengungkapkan, pelaporan disusul dengan penyidikan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam SPDP berdasarkan laporan Sandy Kurniawan berhubungan dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang sedang ditangani KPK.
Apalagi, kantor hukum Yunadi & Associates diketahui sebagai kuasa hukum dari mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR yang kini Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.
"Terkait dengan kasus KTP elektronik kita jalan terus. Ketika fakta-fakta kita temukan, bukti kita temukan, kami tidak akan berhenti. Karena itu juga penyidikan baru kita lakukan," paparnya.
Menurut dia, jika yang dipermasalahkan sebagai surat palsu oleh pelapor adalah surat pencegahan ke luar negeri atas nama Setya Novanto yang dilayangkan KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham, maka pelaporan tersebut salah besar.
Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 30/2002 tentang KPK, kata dia, lembaganya berwenang meminta pihak terkait dalam hal ini Menkumham melalui Ditjen Imigrasi elakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang. Baik di tahap penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan.
Dia menegaskan Ditjen Imigrasi berdasarkan Pasal 91 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berwenang melakukan pencegahan atas permintaan dan/atau perintah sejumlah pihak.
"Termasuk di sana berdasarkan perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi UU yang menjadi dasar hukumnya sebenarnya sudah sangat kuat," ucap Febri.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK secara lembaga yakin Polri akan profesional menangani penyidikan kasus tersebut.
Febri juga meyakini Polri akan memperhatikan Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penyidikan kasus tersebut.
Sebagai sesama institusi penegak hukum, kata dia, Polri dan KPK serta dengan Kejaksaan Agung dapat melakukan koordinasi lebih lanjut.
Tujuannya agar upaya-upaya penanganan korupsi termasuk penanganan kasus korupsi saat ini yang dilakukan KPK bisa maksimal dan menjadi prioritas bersama.
Pelaporan yang berhubungan dengan pimpinan KPK, kata dia, sebenarnya bukan kali ini. Pada periode sebelumnya ada sejumlah pimpinan KPK yang dilaporkan ke Polri kemudian menjadi tersangka.
Akibatnya, kata dia, perjalanan dan keberlangsungan KPK serta pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK mengalami ketimpangan.
"KPK punya sejarah yang tidak cukup bagus, sebenarnya terkait dengan pemberhentian pimpinan di tengah jalan, ketika sedang menangani kasus kasus besar. Kita berharap hal tersebut tidak terjadi lagi saat ini," tegas Febri di KPK, Jakarta, Rabu (8/11/2017) sore.
Dia mengungkapkan, pelaporan disusul dengan penyidikan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam SPDP berdasarkan laporan Sandy Kurniawan berhubungan dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang sedang ditangani KPK.
Apalagi, kantor hukum Yunadi & Associates diketahui sebagai kuasa hukum dari mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR yang kini Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.
"Terkait dengan kasus KTP elektronik kita jalan terus. Ketika fakta-fakta kita temukan, bukti kita temukan, kami tidak akan berhenti. Karena itu juga penyidikan baru kita lakukan," paparnya.
Menurut dia, jika yang dipermasalahkan sebagai surat palsu oleh pelapor adalah surat pencegahan ke luar negeri atas nama Setya Novanto yang dilayangkan KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham, maka pelaporan tersebut salah besar.
Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 30/2002 tentang KPK, kata dia, lembaganya berwenang meminta pihak terkait dalam hal ini Menkumham melalui Ditjen Imigrasi elakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang. Baik di tahap penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan.
Dia menegaskan Ditjen Imigrasi berdasarkan Pasal 91 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berwenang melakukan pencegahan atas permintaan dan/atau perintah sejumlah pihak.
"Termasuk di sana berdasarkan perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi UU yang menjadi dasar hukumnya sebenarnya sudah sangat kuat," ucap Febri.
(dam)
