Bupati Nganjuk Kena OTT, Begini Reaksi PDIP
Rabu, 25 Oktober 2017 - 18:58 WIB
Bupati Nganjuk Kena OTT, Begini Reaksi PDIP
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkejut mendengar informasi Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apabila informasi itu benar, kata dia, PDIP langsung melakukan pemecatan seketika kepada yang bersangkutan dari posisinya sebagai kader partai
Hasto mengakui PDIP sudah berulangkali mengingatkan Taufiq dalam posisinya sebagai Bupati Nganjuk untuk tidak main-main dengan perilaku yang melanggar hukum.
Bahkan, posisi Taufiq di internal PDIP juga sudah dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC PDIP Nganjuk sejak 26 Januari 2017 karena faktor kedisiplinan.
“Yang bersangkutan sudah diberikan sanksi organisasi dan dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC sejak tanggal 26 Januari lalu,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2017).
Sebagai bentuk ketegasan, PDIP memberikan sanksi kepada Taufiq. Pada Pilkada Nganjuk, pihaknya tidak memberikan rekomendasi yang diperjuangkan Taufiq yang menginginkan agar PDI Perjuangan mencalonkan istrinya.
“PDIP tegas, tidak mencalonkan sosok yang dikehendaki oleh saudara Taufiq,” tegas Hasto.
Hasto kembali menegaskan, sebenarnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kader-kadernya yang dipercaya sebagai penyelenggara negara untuk tidak main-main dengan praktik pelanggaran hukum.
Menurut dia, ancaman sanksinya sangat tegas siapa pun yang terkena OTT oleh KPK maka saat itu juga partai langsung mengeluarkan surat pemecatan.
Apabila informasi itu benar, kata dia, PDIP langsung melakukan pemecatan seketika kepada yang bersangkutan dari posisinya sebagai kader partai
Hasto mengakui PDIP sudah berulangkali mengingatkan Taufiq dalam posisinya sebagai Bupati Nganjuk untuk tidak main-main dengan perilaku yang melanggar hukum.
Bahkan, posisi Taufiq di internal PDIP juga sudah dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC PDIP Nganjuk sejak 26 Januari 2017 karena faktor kedisiplinan.
“Yang bersangkutan sudah diberikan sanksi organisasi dan dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC sejak tanggal 26 Januari lalu,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2017).
Sebagai bentuk ketegasan, PDIP memberikan sanksi kepada Taufiq. Pada Pilkada Nganjuk, pihaknya tidak memberikan rekomendasi yang diperjuangkan Taufiq yang menginginkan agar PDI Perjuangan mencalonkan istrinya.
“PDIP tegas, tidak mencalonkan sosok yang dikehendaki oleh saudara Taufiq,” tegas Hasto.
Hasto kembali menegaskan, sebenarnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kader-kadernya yang dipercaya sebagai penyelenggara negara untuk tidak main-main dengan praktik pelanggaran hukum.
Menurut dia, ancaman sanksinya sangat tegas siapa pun yang terkena OTT oleh KPK maka saat itu juga partai langsung mengeluarkan surat pemecatan.
(dam)
