Kemensos Tambah 500 Kube Jasa dan E-Warong

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penambahan 500 kelompok usaha bersama (Kube) Jasa dan elektronik warung gotong (e-warong).

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos), Andi ZA Dulung menjelaskan, penambahan jumlah e-warong dan Kube Jasa sesuai rencana pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Kube Jasa dan e-warong tersebut merupakan wadah keluarga penerima manfaat dalam menjalankan usaha bersama.

"500 kube jasa dan 500 e-warong ini akan terwujud sampai akhir tahun karena setiap kabupaten kota kita telah bikin sebanyak 10-15," kata Andi ZA Dulung di sela-sela acara sosialisasi BPSU Melalui Ewarong, di Bekasi, Jawa Barat, melalui keterangan tertulis, Selasa (24/10/2017).

Andi menambahkan pemerintah memberikan modal sebesar Rp20 juta bagi Kube Jasa dan sebesar Rp10 juta untuk rehab e-warong. Pemerintah berharap kelompok usaha tersebut bisa menjadi agen perbankan melalui berkerjasama dengan Himpunan Bank Negara atau Himbara.

"Mereka ke depan bisa menjadi agen bank. Untuk itu kita terus berikan pendampingan agar bisa berkembang," tutur Andi.

Penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun ini sebanyak 1,28 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun pada 2018, penerima BPNT meningkat menjadi 10,73 juta KPM.

Keluarga Penerima Manfaat BPNT menerima bantuan sebesar Rp110.000 per bulan yang diperuntukkan membeli kebutuhan pangan tertentu seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula.

"Infrastruktur yang telah disiapkan adalah Himbara, RPK, dan Kube. Ini yang diharapkan akan memberikan percepatan penurunan gini rasio," kata dia.

Sementara, Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Naziarto mengakui masih banyak kendala di lapangan dalam mengembangkan e-warong dan Kube Jasa seperti masih minimnya pengetahuan KPM mengenai pengelolaan bisnis.

"Kendala ini akan kita atasi dengan memberikan pendampingan dan bantuan akses ke perbankan. Ini akan merangsang KPM untuk bisa mandiri dalam berusaha," kata Naziarto.

Terkait penerima manfaat yang meningkat, Kemensos telah meminta Kementerian Pertanian untuk menyiapkan bibit ayam petelur. Ini memperhitungkan pengeluaran terbesar masyarakat miskin adalah beras dan telur. Jika setiap KPM menyisihkan Rp110.000 per bulan untuk membeli 1 kg telur, maka kebutuhan telur mencapai 1,28 juta kg tahun ini.

Dengan perluasan BPNT mencapai 10 juta KPM, maka kebutuhan telur menjadi 10 juta kg per bulan."Kami sudah mengomunikasikan dengan Mentan untuk penyiapan bibit ayam petelur," ujar Naziarto.