Panglima Ditolak Masuk, Pemerintah RI Harus Protes Keras AS

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dituntut bersikap lebih tegas, yakni memprotes keras, dalam merespons penolakan terhadap rencana kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS). Pasalnya, insiden tersebut menyinggung harga diri bangsa Indonesia.

AS melalui Wakil Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee, Senin (23/10/2017), menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan menyatakan larangan sudah dicabut dan menyambut baik kunjungan Panglima TNI. Sikap ini disampaikan saat wakil dubes AS dipanggil Menlu Retno LP Marsudi.

Permintaan maaf juga disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) AS James Mattis saat bertemu dengan Menhan RI Ryamizard Ryacudu dalam momen pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM)-Plus yang berlangsung di Clark, Filipina, Senin (23/10/2017).

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak untuk memasuki wilayah AS ketika akan berangkat ke negara adidaya itu. Dia dijadwalkan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan Senin (23/10) hingga Selasa (24/10) di Washington DC, AS.

Pelarangan yang dilakukan US Custom and Border Protection disampaikan sesaat sebelum Panglima TNI beserta rombongan terbang dengan maskapai Emirates (21/10). Padahal, kehadiran Panglima TNI ke AS atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Durford Jr yang merupakan sahabat sekaligus senior panglima TNI.

"Klarifikasi saja tidak cukup, ini soal dignity dan marwah, soal harga diri. Pemerintah Indonesia harus protes keras. Penolakan terhadap Jenderal Gatot merupakan masalah bangsa. Pemerintah harus tegas dalam kasus ini," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/10/2017).

Tuntutan agar pemerintah bersikap lebih keras juga disampaikan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal. Mengenai masalah perjalanan Panglima TNI ke US, pemerintah RI seharusnya bukan meminta klarifikasi, melainkan menyampaikan protes kepada pihak AS," tulis Dino melalui akun Twitternya, @dinopattidjalal, Senin (23/10/2017).

Hingga kemarin, reaksi atas sikap tidak bersahabat yang ditunjukkan AS terus bermunculan, terutama dari kalangan DPR. Walaupun sudah meminta maaf, mereka tetap meminta AS memberikan klarifikasi. Reaksi ini di antaranya ditunjukkan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin.

"Harus ada penjelasan dari pihak Amerika Serikat apa alasan penolakan itu. Saya pribadi akan menuntut penjelasan. Kalau sampai tidak ada penjelasan, berarti penghinaan," kata Kharis dihubungi di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, menolak seseorang masuk ke wilayahnya memang merupakan otoritas sebuah negara. Sudah sering terjadi, seseorang ditolak masuk wilayah Amerika Serikat. Namun yang menjadi persoalan, penolakan menimpa orang nomor satu di kemiliteran Indonesia. Apalagi, rencana kunjungan Panglima TNI itu juga atas undangan pimpinan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

"Memang Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan sudah meminta maaf dan kabarnya Panglima sudah boleh datang. Tapi ini apa-apaan? Acara yang seharusnya dihadiri Panglima sudah lewat," tuturnya.

Senada, Taufik Kurniawan menandaskan, meski AS telah meminta maaf namun insiden itu tetap menjadi catatan merah bagi hubungan kedua negara. Menurut dia, klarifikasi informal dari kedua negara harus tetap dilakukan meski hasilnya tidak perlu dipublikasikan ke masyarakat. "Klarifikasi informal dibutuhkan agar hubungan baik Indonesia-AS tetap terjaga dengan prinsip bebas aktif dan saling menghormati. Jangan sampai karena alasan teknis terjadi salah paham sehingga jangan sampai terjadi hubungan tidak baik, sehingga harus dikonfirmasi," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin juga menegaskan, penyelesaian insiden pelarangan Panglima TNI memasuki AS harus diselesaikan secara resmi oleh pemerintah AS. Menurut politikus PDIP itu, pemerintah AS harus memberikan klarifikasi resmi. "Pejabat kan biasa bicara, minta maaf. Tapi harus ada klarifikasi resmi dari pemerintah AS," tandasnya di arena Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).

Pertemuan dengan Wakil Dubes AS
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melapor ke Presiden Joko Widodo hasil pertemuannya dengan Wakil Dubes AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee terkait larangan Panglima TNI memasuki wilayah AS. Kehadiran Erin mewakili Dubes AS untuk Indonesia Joseph Donovan yang kebetulan tidak ada di Jakarta saat ini.

Dalam pertemuan yang digelar di Kemenlu pukul 07.45 WIB, Retno meminta wakil dubes AS untuk memberi penjelasan. Sebelumnya, dia juga telah melakukan komunikasi melalui telepon dengan dubes AS untuk membicarakan mengenai isu yang sama. "Nah di dalam pertemuan tadi, pihak kedutaan mengatakan, pertama, dia melihat pentingnya Indonesia bagi AS. Hubungan kita dalam kondisi yang baik," kata Retno seusai melapor ke Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Kedua, pihak Kedutaan AS telah mengonfirmasi bahwa rencana keberangkatan Panglima dan rombongan adalah dalam rangka untuk memenuhi undangan yang disampaikan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Durford. "Ketiga, mereka regret and apology (menyesal dan minta maaf), terhadap situasi yang terjadi yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan ini. Kemudian mereka juga menyam paikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," kata Retno.

Menlu mengungkapkan bahwa pihak AS sangat menyambut baik kunjungan dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apapun atas kunjungan Panglima TNI. "Dan terkait keinginan dari Jenderal Durford untuk berkomunikasi dengan Panglima dan mereka saat ini sedang mengatur komunikasi tersebut," kata Retno.

Menlu mengatakan bahwa penjelasan dari Wakil Dubes AS bahwa larangan kunjungan Panglima TNI sudah dicabut, namun pihaknya tetap meminta klarifikasi atas kejadian tersebut. "Kita sampaikan kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan kenapa hal tersebut terjadi. Kita sampaikan bahwa kita menunggu," ungkap Retno.

Dalam konteks klarifikasi dan penjelasan, kata Retno, Kedubes AS menyampaikan bahwa saat ini mereka masih terus berkoordinasi dengan otoritas-otoritas terkait di AS untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Jadi, mereka tadi menyampaikan bahwa ini Washington masih Minggu malam. Tapi saya sampaikan bahwa ada urgensi bahwa pemerintah Indonesia ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi. Karena sekali lagi, saya merujuk apa yang mereka sampaikan," jelasnya.

Retno kembali menjelaskan bahwa AS menilai Indonesia mitra baik dan memiliki strategic partnership serta dinilai sebagai negara penting. "Kejadian seperti ini memang memerlukan klarifikasi. Jadi, itu yang tadi muncul dari pertemuan saya dengan Wadubes AS di Jakarta yang semuanya sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden," kata Retno.

Sementara itu, permintaan maaf Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) James Mattis disampaikan kepada Menhan RI Ryamizard Ryacudu saat keduanya menghadiri pertemuan ADMM-Plus di Filipina, Senin (23/10/2017).

"Permintaan maaf disampaikan secara khusus sebelum Menhan AS bertemu para menhan ASEAN sebelum melakukan pertemuan di Clark Filipina pada Senin siang ini (kemarin)," kata Kepala Pusat Komunikasi dan Publik (Ka puskom dan Publik) Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Totok Sugiharto dalam keterangan pers.

ADMM-Plus yang digelar sejak 22 Oktober lalu merupakan forum tentang isu pertahanan keamanan kawasan dan internasional. ADMM di bentuk untuk meningkatkan confident building measures dan menjaga perdamaian kawasan. ADMM-Plus sendiri merupakan bentuk perluasan kerja sama pertahanan ADMM dengan melibatkan delapan negara mitra catra ASEAN, yakni Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, India, dan Rusia. Adapun ADMM merupakan platform kerja sama 10 anggota ASEAN.