Pelarangan Panglima TNI Masuk AS Pelanggaran Etika Diplomatik
Selasa, 24 Oktober 2017 - 09:29 WIB
Pelarangan Panglima TNI Masuk AS Pelanggaran Etika Diplomatik
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa menjadi persoalan serius terkait hubungan diplomatik Indonesia-AS.
Apalagi jika pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak bisa menjelaskan latar belakang penolakan tersebut. "Masalah jelas ada di pihak AS, meski Duta Besar AS sudah minta maaf, Pemerintah AS secara resmi harus menjelaskan seterang-terangnya apa masalahnya," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini kepada SINDOnews, Selasa (24/10/2017).
Jazuli menyesalkan pelarangan kepada Panglima TNI masuk AS. Padahal Panglima telah mengantongi visa AS dan berangkat atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS untuk menghadiri acara Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations (VEOs) yang dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.
Anggota Komisi I DPR ini pun menegaskan Panglima TNI adalah pejabat penting negara dan yang bersangkutan diundang resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS sebagai pejabat negara untuk acara kenegaraan.
Menurut dia, ada etika dan kepatutan diplomatik yang dilanggar dalam hal ini karena menyangkut wibawa dan muruwah negara.
Dia berharap Pemerintah AS memberi penjelasan resmi agar insiden itu tidak mengganggu hubungan diplomatik dua negara yang terjalin baik selama ini.
Jazuli mendukung langkah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam menangani persoalan ini.
Dia juga sepakat dengan sikap Menlu Retno yang tidak menganggap masalah ini selesai dengan permintaan maaf, tapi meminta penjelasan resmi Pemerintah AS.
"Sikap Menlu sudah tepat. Apalagi pemberitahuan bahwa Panglima tidak diizinkan masuk disampaikan melalui pihak maskapai. Jelas ini tidak profesional dan tidak proporsional dalam kerangka diplomasi dua negara," tuturnya.
Apalagi jika pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak bisa menjelaskan latar belakang penolakan tersebut. "Masalah jelas ada di pihak AS, meski Duta Besar AS sudah minta maaf, Pemerintah AS secara resmi harus menjelaskan seterang-terangnya apa masalahnya," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini kepada SINDOnews, Selasa (24/10/2017).
Jazuli menyesalkan pelarangan kepada Panglima TNI masuk AS. Padahal Panglima telah mengantongi visa AS dan berangkat atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS untuk menghadiri acara Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations (VEOs) yang dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.
Anggota Komisi I DPR ini pun menegaskan Panglima TNI adalah pejabat penting negara dan yang bersangkutan diundang resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS sebagai pejabat negara untuk acara kenegaraan.
Menurut dia, ada etika dan kepatutan diplomatik yang dilanggar dalam hal ini karena menyangkut wibawa dan muruwah negara.
Dia berharap Pemerintah AS memberi penjelasan resmi agar insiden itu tidak mengganggu hubungan diplomatik dua negara yang terjalin baik selama ini.
Jazuli mendukung langkah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam menangani persoalan ini.
Dia juga sepakat dengan sikap Menlu Retno yang tidak menganggap masalah ini selesai dengan permintaan maaf, tapi meminta penjelasan resmi Pemerintah AS.
"Sikap Menlu sudah tepat. Apalagi pemberitahuan bahwa Panglima tidak diizinkan masuk disampaikan melalui pihak maskapai. Jelas ini tidak profesional dan tidak proporsional dalam kerangka diplomasi dua negara," tuturnya.
(dam)
