Era Jokowi-JK Dinilai Beri Dampak Positif pada Pembangunan Desa
Era Jokowi-JK Dinilai Beri Dampak Positif pada Pembangunan Desa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai telah membawa perubahan positif dalam paradigma pembangunan desa. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Rembuk Nasional, Firdaus Ali.
Menurut Firdaus, konsep pembangunan era Jokowi-JK yang mengacu pada Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah serta Desa, telah membuat pola pembangunan dari top down menjadi bottom up, ini adalah terobosan yang positif.
"Dalam tiga tahun pemerintah telah mengalokasikan Rp120 triliun untuk dana desa. Rp20,76 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, dan Rp60 triliun pada 2017," kata Firdaus dalam siaran pers, Minggu (15/10/2017).
"Program tersebut tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tapi juga membuat desa menjadi subjek yang turut berperan sebagai pendorong perekonomian Indonesia," imbuhnya.
Diketahui, Panitia Rembuk Nasional 2017 bekerja sama dengan Universitas Andalas, menggelar Rembuk Daerah dengan tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif, yang diselenggarakan di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Sabtu 14 Oktober 2017.
Ketua Bidang Rembuk 11, Irfan Wahid mengatakan, tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif, diambil karena Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa adalah janji kampanye dan agenda Jokowi-JK.
"Yang harus ditelaah sejauh mana pelaksanaanya setelah tiga tahun masa pemerintahan. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah," ucap Irfan Wahid.
Menurut Irfan, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan.
Karena katanya, dengan membangun desa wisata, akan ikut membuat desa mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik. "Di sinilah industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju," ujarnya.
Rembuk Daerah ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun Jokowi-JK.
"Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan," tegas Irfan Wahid.
Hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi ini akan dikompilasi dan disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta.
Menurut Firdaus, konsep pembangunan era Jokowi-JK yang mengacu pada Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah serta Desa, telah membuat pola pembangunan dari top down menjadi bottom up, ini adalah terobosan yang positif.
"Dalam tiga tahun pemerintah telah mengalokasikan Rp120 triliun untuk dana desa. Rp20,76 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, dan Rp60 triliun pada 2017," kata Firdaus dalam siaran pers, Minggu (15/10/2017).
"Program tersebut tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tapi juga membuat desa menjadi subjek yang turut berperan sebagai pendorong perekonomian Indonesia," imbuhnya.
Diketahui, Panitia Rembuk Nasional 2017 bekerja sama dengan Universitas Andalas, menggelar Rembuk Daerah dengan tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif, yang diselenggarakan di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Sabtu 14 Oktober 2017.
Ketua Bidang Rembuk 11, Irfan Wahid mengatakan, tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif, diambil karena Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa adalah janji kampanye dan agenda Jokowi-JK.
"Yang harus ditelaah sejauh mana pelaksanaanya setelah tiga tahun masa pemerintahan. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah," ucap Irfan Wahid.
Menurut Irfan, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan.
Karena katanya, dengan membangun desa wisata, akan ikut membuat desa mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik. "Di sinilah industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju," ujarnya.
Rembuk Daerah ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun Jokowi-JK.
"Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan," tegas Irfan Wahid.
Hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi ini akan dikompilasi dan disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta.
(maf)
Explore More