Rekonsiliasi Hamas-Fatah di Palestina Terus Mendapat Dukungan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi I mendukung penuh kesepakatan rekonsiliasi antara Faksi Hamas dan Fatah Palestina, di Kairo, Mesir.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almahsyari mengatakan, rekonsiliasi dua faksi di Palestina yang selama ini berseberangan, dinilai menjadi langkah penting menuju kemerdekaan Palestina.
"Apapun yang terbaik untuk Palestina pasti kita dukung, dari pembukaan kantor konsulat khusus, persoalan Masjid Al-Aqsa hingga soal rekonsiliasi Hamas dan Fatah ini. Kita serius 1.000 persen ingin melihat kemerdekaan dan perdamaian di Palestina," kata Abdul Kharis dalam siaran pers, Kamis (13/10/2017).
Kharis mengungkapkan, beberapa harapannya terhadap rekonsiliasi itu. Pertama, dia berharap poin kesepakatan itu berdampak signifikan untuk menyatukan tidak hanya antara dua faksi saja, tetapi seluruh faksi di Palestina.
"Dalam waktu dekat yang paling mendesak adalah dibukanya isolasi terhadap Gaza yang selama ini menghadapi masalah kemanusiaan yang serius. Pintu perbatasan Rafah harus segera dibuka sehingga bantuan kemanusiaan dapat disalurkan," ucapnya.
"Juga proses rekonstruksi fisik, ekonomi dan sosial di Gaza yang hancur pasca bombardir Israel dapat dilakukan dengan segera," imbuhnya.
Dia juga menekankan, poin kesepakatan kedua pihak terkait kontrol perbatasan Rafah harus dilaksanakan dengan serius. Keseriusan Mesir sebagai tetangga terdekat dan yang mengkontrol perbatasaan juga Rafah harus ditekankan.
"Rekonsiliasi ini harus segera dibarengi terus dengan upaya diplomasi, Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi harus terus berusaha di setiap forum internasional untuk mendorong semua negara, PBB agar segera dukung kemerdekaan Palestina," tandasnya.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almahsyari mengatakan, rekonsiliasi dua faksi di Palestina yang selama ini berseberangan, dinilai menjadi langkah penting menuju kemerdekaan Palestina.
"Apapun yang terbaik untuk Palestina pasti kita dukung, dari pembukaan kantor konsulat khusus, persoalan Masjid Al-Aqsa hingga soal rekonsiliasi Hamas dan Fatah ini. Kita serius 1.000 persen ingin melihat kemerdekaan dan perdamaian di Palestina," kata Abdul Kharis dalam siaran pers, Kamis (13/10/2017).
Kharis mengungkapkan, beberapa harapannya terhadap rekonsiliasi itu. Pertama, dia berharap poin kesepakatan itu berdampak signifikan untuk menyatukan tidak hanya antara dua faksi saja, tetapi seluruh faksi di Palestina.
"Dalam waktu dekat yang paling mendesak adalah dibukanya isolasi terhadap Gaza yang selama ini menghadapi masalah kemanusiaan yang serius. Pintu perbatasan Rafah harus segera dibuka sehingga bantuan kemanusiaan dapat disalurkan," ucapnya.
"Juga proses rekonstruksi fisik, ekonomi dan sosial di Gaza yang hancur pasca bombardir Israel dapat dilakukan dengan segera," imbuhnya.
Dia juga menekankan, poin kesepakatan kedua pihak terkait kontrol perbatasan Rafah harus dilaksanakan dengan serius. Keseriusan Mesir sebagai tetangga terdekat dan yang mengkontrol perbatasaan juga Rafah harus ditekankan.
"Rekonsiliasi ini harus segera dibarengi terus dengan upaya diplomasi, Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi harus terus berusaha di setiap forum internasional untuk mendorong semua negara, PBB agar segera dukung kemerdekaan Palestina," tandasnya.
(maf)