Bawaslu Gandeng KPK Awasi Politik Uang di Pilkada dan Pilpres
Selasa, 10 Oktober 2017 - 21:14 WIB
Bawaslu Gandeng KPK Awasi Politik Uang di Pilkada dan Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama mengawasi kemungkinan adanya politik transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.
Tidak hanya mengawasi, kedua institusi tersebut juga akan bersinergi melakukan pencegahan dan penindakan praktik politik tersebut.
"Kita bekerja sama bersinergi dengan KPK," kata Ketua Bawaslu, Abhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Pertemuan pimpinan KPK dan komisioner Bawaslu berlangsung selama satu jam di Gedung KPK, Selasa 10 Oktober 2017.
Abhan menjelaskan, ada 171 daerah yang akan menggelar pilkada pada tahun 2018. Tahun berikutnya akan digelar Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilihan Presiden (pilpres).
Selain mencegah politik transaksional, kerja sama dengan KPK menurut Abhan bertujuan untuk mengurangi politik biaya tinggi.
"Sebab politik biaya tinggi yang berasal dari mahar politik atau money politics bisa memunculkan praktik korupsi," ujarnya.
Dengan bersinergi dengan KPK, Abhan berharap bisa menjadi early warning atau peringatan dini bagi daerah yang selama ini memiliki indeks money politics yang tinggi.
Tidak hanya mengawasi, kedua institusi tersebut juga akan bersinergi melakukan pencegahan dan penindakan praktik politik tersebut.
"Kita bekerja sama bersinergi dengan KPK," kata Ketua Bawaslu, Abhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Pertemuan pimpinan KPK dan komisioner Bawaslu berlangsung selama satu jam di Gedung KPK, Selasa 10 Oktober 2017.
Abhan menjelaskan, ada 171 daerah yang akan menggelar pilkada pada tahun 2018. Tahun berikutnya akan digelar Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilihan Presiden (pilpres).
Selain mencegah politik transaksional, kerja sama dengan KPK menurut Abhan bertujuan untuk mengurangi politik biaya tinggi.
"Sebab politik biaya tinggi yang berasal dari mahar politik atau money politics bisa memunculkan praktik korupsi," ujarnya.
Dengan bersinergi dengan KPK, Abhan berharap bisa menjadi early warning atau peringatan dini bagi daerah yang selama ini memiliki indeks money politics yang tinggi.
(dam)
