Pemecatan Yorrys Raweyai Dinilai Tak Baik bagi Demokrasi

JAKARTA - Pemecatan Yorrys Raweyai dari jabatan Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dinilai tidak baik bagi partai itu dan bagi demokrasi. Maka itu, keputusan Partai Golkar memecat Yorrys Raweyai dari jabatan itu terus mendapatkan kritikan.

Politikus Senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, memang secara politik menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), ketua umum DPP Partai Golkar itu kuat dan kekuasaannya sangat besar. Sementara anggota-anggota DPP itu, kata dia, tidak begitu kuat.

"Tetapi pencopotan Yorrys Raweyai itu benar-benar keputusan yang hanya menggunakan pendekatan kekuasaan. Itu tidak baik bagi partai dan bagi demokrasi," kata Hajriyanto kepada SINDOnews, Senin (9/10/2017).

Dia pun menyarankan agar sebagai partai politik besar yang hidup dalam era demokrasi, Partai Golkar tidak boleh sedikit-sedikit menggunakan pendekatan kekuasaan. "Penuhi lah prosedur-prosedur demokrasi secara sungguh-sungguh," bebernya.

Adapun pengganti Yorrys adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Wiratmoko. Yorrys dicopot karena selama ini dianggap membuat intrik yang tidak menguntungkan Partai Golkar.

Salah satunya terkait rekomendasi rapat internal pada Senin 25 September 2017 lalu. Isi rekomendasi meminta Novanto diberhentikan sementara dari jabatan ketua umum Partai Golkar dan menunjuk pelaksana tugas.

Sementara, rekomendasi itu hasil tim kajian elektabilitas Partai Golkar. Tim itu terdiri atas Yorrys bersama Koordinator bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia DPP Partai Golkar Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.