Akbar Tanjung Sayangkan Pemecatan Yorrys Raweyai Secara Sepihak

JAKARTA - Kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar dinilai otoriter. Indikasinya, Yorrys Raweyai dipecat dari jabatan Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar lantaran merekomendasikan Setya Novanto diberhentikan sementara dari jabatan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung melihat pemecatan Yorrys Raweyai itu tanpa diawali dengan peringatan. "Saya tidak melihat adanya pendekatan, ada peringatan, ada pemanggilan, sepengetahuan saya loh ya," ujar Akbar Tanjung dihubungi wartawan, Selasa (3/10/2017).

Dia mengatakan, bahwa pemecatan itu harus berdasarkan aturan organisasi yang ada. "Kemudian kepada orang yang dipecat tentunya juga harus diberi kesempatan untuk membela, untuk menjelaskan kenapa dia mempunyai suatu sikap, pendapat yang berbeda," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, setiap keputusan partai harus melalui mekanisme yang demokratis, terbuka, dan akuntabel. "Ini kan kita hidup di zaman reformasi yang tidak bisa melakukan pemecatan begitu saja tanpa dengan alasan-alasan," bebernya.

Adapun pengganti Yorrys adalah Letnan Jenderal (Letjen) Purnawirawan Eko Widyatmoko. Sedangkan alasan pemecatan itu karena Yorrys selama ini dianggap membuat intrik yang tak menguntungkan Partai Golkar.

Salah satu intrik dimaksudnya adalah terkait rekomendasi rapat internal pada Senin 25 September 2017 lalu. Isi rekomendasinya adalah meminta Setya Novanto diberhentikan sementara dari jabatan ketua umum Partai Golkar dan menunjuk pelaksana tugas (Plt).

Sementara rekomendasi itu hasil kajian elektabilitas Partai Golkar. Tim itu terdiri dari Yorrys bersama Koordinator bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia DPP Partai Golkar Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.