Mendagri Tak Setuju Kasus Kepala Daerah Dikaitkan Pilkada Langsung
Rabu, 27 September 2017 - 11:28 WIB
Mendagri Tak Setuju Kasus Kepala Daerah Dikaitkan Pilkada Langsung
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menolak anggapan banyaknya kepala daerah tersangkut kasus korupsi akhir-akhir ini karena besarnya biaya mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
Menurut Mendagri, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah kasus individu yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan sistem pilkada langsung.
“Pihak yang harusnya disalahkan dalam kasus ini adalah individu terkait. Tindak korupsi kata tidak dilakukan seorang diri, namun beberapa pihak terlibat di dalamnya,” kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa 26 September 2017 seperti dikutip dari setkab.go.id.
Pernyataan tersebut disampaikan Tjahjo menanggapi banyaknya kepala daerah yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini.
Adapu kepala daerah yang terjerat kasus hukum, antara lain Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Wali Kota Batu Edi Rumpoko, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, dan terakhir Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Tjahjo menilai sistem pilkada langsung selama ini sudah bagus karena yang terpilih adalah figur dikenal dan dipilih langsung oleh rakyat.
"Tinggal bagaimana rakyat memilih calon yang dinilai berintegritas dan memiliki rekam jejak baik," katanya.
Soal kemungkinan perubahan sistem pilkada langsung, kata dia, Mendagri mengingatkan pemerintah juga tak mungkin mengubah pelaksanaan pilkada lewat mekanisme tak langsung karena harus mengubah aturan perundang-undanganya terlebih dahulu.
“Mengubah undang-undang itu butuh waktu bertahun-tahun. Saya kira sistem sudah bagus kok. Ini kan maunya langsung yang kenal rakyat. Langsung yang dipilih rakyat,” ungkap Tjahjo.
Terkait seleksi dalam partai politik (parpol), Tjahjo enggan mengaitkannya. Tjahjo menilai ada sejumlah parpol yang melakukan seleksi ketat kepada calon yang hendak diusungnya maju dalam pilkada.
Menurut Mendagri, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah kasus individu yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan sistem pilkada langsung.
“Pihak yang harusnya disalahkan dalam kasus ini adalah individu terkait. Tindak korupsi kata tidak dilakukan seorang diri, namun beberapa pihak terlibat di dalamnya,” kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa 26 September 2017 seperti dikutip dari setkab.go.id.
Pernyataan tersebut disampaikan Tjahjo menanggapi banyaknya kepala daerah yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini.
Adapu kepala daerah yang terjerat kasus hukum, antara lain Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Wali Kota Batu Edi Rumpoko, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, dan terakhir Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Tjahjo menilai sistem pilkada langsung selama ini sudah bagus karena yang terpilih adalah figur dikenal dan dipilih langsung oleh rakyat.
"Tinggal bagaimana rakyat memilih calon yang dinilai berintegritas dan memiliki rekam jejak baik," katanya.
Soal kemungkinan perubahan sistem pilkada langsung, kata dia, Mendagri mengingatkan pemerintah juga tak mungkin mengubah pelaksanaan pilkada lewat mekanisme tak langsung karena harus mengubah aturan perundang-undanganya terlebih dahulu.
“Mengubah undang-undang itu butuh waktu bertahun-tahun. Saya kira sistem sudah bagus kok. Ini kan maunya langsung yang kenal rakyat. Langsung yang dipilih rakyat,” ungkap Tjahjo.
Terkait seleksi dalam partai politik (parpol), Tjahjo enggan mengaitkannya. Tjahjo menilai ada sejumlah parpol yang melakukan seleksi ketat kepada calon yang hendak diusungnya maju dalam pilkada.
(dam)
