Rapat Pleno Golkar Usulkan Setya Novanto Diberhentikan Sementara
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengakui rapat harian partainya pada Senin 25 September 2017 merekomendasikan Setya Novanto diberhentikan sementara dari jabatan Ketua Umum.
Dalam rapat itu, Andi bertugas membacakan rekomendasi itu dalam rapat harian tersebut. "Iya, saya yang membacakan rekomendasi tim kajian agar SN (Setya Novanto-red) nonaktif, supaya beliau fokus pada persoalan hukum kesehatannya," kata Andi kepada SINDOnews, Rabu (27/9/2017).
Dia menambahkan, rapat harian tersebut memutuskan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk menyampaikan isi rekomendasi itu kepada Setya Novanto.
Tim kajian itu beranggotakan Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan Koordinator Bidang Kajian Strategis Lodwik Paulus.
Andi mengungkapkan, dalam waktu dekat akan digelar rapat pleno DPP Partai Golkar mengenai jawaban Setya Novanto atas rekomendasi tersebut. "Kemarin keputusan rapat harusnya besok rapat pleno," ujarnya.
Sebelumnya, usulan agar Setya Novanto diberhentikan sementara itu diungkapkan Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR kemarin. "Bunyinya itu meminta kesediaan beliau menunjuk pelaksana tugas," ucap Kahar. (Baca juga: Politikus Golkar Ini Ngarep Jadi Plt Ketum Gantikan Setya Novanto )
Menurut dia, hasil kajian menyebut kasus Setya Novanto dalam dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi salah satu faktor elektabilitas Partai Golkar menurun.
"Mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," katanya.
Dalam rapat itu, Andi bertugas membacakan rekomendasi itu dalam rapat harian tersebut. "Iya, saya yang membacakan rekomendasi tim kajian agar SN (Setya Novanto-red) nonaktif, supaya beliau fokus pada persoalan hukum kesehatannya," kata Andi kepada SINDOnews, Rabu (27/9/2017).
Dia menambahkan, rapat harian tersebut memutuskan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk menyampaikan isi rekomendasi itu kepada Setya Novanto.
Tim kajian itu beranggotakan Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan Koordinator Bidang Kajian Strategis Lodwik Paulus.
Andi mengungkapkan, dalam waktu dekat akan digelar rapat pleno DPP Partai Golkar mengenai jawaban Setya Novanto atas rekomendasi tersebut. "Kemarin keputusan rapat harusnya besok rapat pleno," ujarnya.
Sebelumnya, usulan agar Setya Novanto diberhentikan sementara itu diungkapkan Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR kemarin. "Bunyinya itu meminta kesediaan beliau menunjuk pelaksana tugas," ucap Kahar. (Baca juga: Politikus Golkar Ini Ngarep Jadi Plt Ketum Gantikan Setya Novanto )
Menurut dia, hasil kajian menyebut kasus Setya Novanto dalam dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi salah satu faktor elektabilitas Partai Golkar menurun.
"Mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," katanya.
(dam)