Politikus Golkar Ini Ngarep Jadi Plt Ketum Gantikan Setya Novanto
Selasa, 26 September 2017 - 16:50 WIB
Politikus Golkar Ini Ngarep Jadi Plt Ketum Gantikan Setya Novanto
A
A
A
JAKARTA - Koordinator bidang Kepartaian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Kahar Muzakir berharap ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu.
Adapun Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ini sudah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Kahar berpendapat, bahwa Setya Novanto yang berhak menunjuk Plt Ketua Umum Partai Golkar. Dia mengungkapkan, dirinya pernah ditunjuk sebagai Plt Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.
Hampir setahun Kahar menjabat Plt Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. "Kemudian saya ditunjuk ketua fraksi. Siapa tahu nanti yang ditunjuk saya (Plt Ketua Umum Golkar)," papar legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini.
(Baca juga: KPK Ajukan Bukti Foto, Kuasa Hukum Setya Novanto Protes)
Menurut dia, musyawarah nasional (munas) ataupun musyawarah nasional luar biasa (munaslub) tergantung DPP Golkar. Namun, dia mengakui bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) biasa mengusulkan munaslub.
"Nangis bombay DPD mau munas kalau DPP bilang tidak, ya tidak. Karena yang memimpin munas itu DPP sampai hari ini, salah satu ketua DPP nya itu saya," ungkapnya.
Adapun Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ini sudah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Kahar berpendapat, bahwa Setya Novanto yang berhak menunjuk Plt Ketua Umum Partai Golkar. Dia mengungkapkan, dirinya pernah ditunjuk sebagai Plt Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.
Hampir setahun Kahar menjabat Plt Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. "Kemudian saya ditunjuk ketua fraksi. Siapa tahu nanti yang ditunjuk saya (Plt Ketua Umum Golkar)," papar legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini.
(Baca juga: KPK Ajukan Bukti Foto, Kuasa Hukum Setya Novanto Protes)
Menurut dia, musyawarah nasional (munas) ataupun musyawarah nasional luar biasa (munaslub) tergantung DPP Golkar. Namun, dia mengakui bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) biasa mengusulkan munaslub.
"Nangis bombay DPD mau munas kalau DPP bilang tidak, ya tidak. Karena yang memimpin munas itu DPP sampai hari ini, salah satu ketua DPP nya itu saya," ungkapnya.
(maf)
