Politikus Golkar Ini Usulkan Pembentukan Pansus Angket Kejaksaan
Selasa, 26 September 2017 - 15:31 WIB
Politikus Golkar Ini Usulkan Pembentukan Pansus Angket Kejaksaan
A
A
A
JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap kejaksaan diusulkan dibentuk. Adapun usul itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Edison Betaubun dalam rapat paripurna DPR tadi yang mengagendakan laporan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, kinerja Korps Adhyaksa itu dianggap tidak lebih hebat dari KPK. Dirinya mengapresiasi sekaligus menghormati kerja Pansus Angket KPK dalam rangka melakukan fungsi dan pengawasan DPR.
"Tapi perlu juga memberikan catatan bahwa harus mempertimbangkan ke depan setelah Pansus KPK, ke depan harus dipertimbangkan juga Pansus aparat hukum lainnya misalnya kejaksaan. Sebab, kita tidak bisa mengangkat kejaksaan lebih hebat dari KPK," ujar Edison dalam Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Dia mengungkapkan, bahwa banyak laporan dugaan korupsi kepala daerah tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan di daerah. "Karena kejaksaan di kabupaten itu Pemda buatkan dana hibah untuk bangun kantor kejaksaan, itu fakta yang terjadi khususnya di dapil saya Provinsi Maluku," bebernya.
Adapun tujuan pembentukan Pansus Kejaksaan itu, kata dia, agar kinerja Korps Adhyaksa itu bisa lebih baik. "Kalau kita memang berniat untuk mencegah korupsi di seluruh wilayah Indonesia ini," pungkasnya.
Pasalnya, kinerja Korps Adhyaksa itu dianggap tidak lebih hebat dari KPK. Dirinya mengapresiasi sekaligus menghormati kerja Pansus Angket KPK dalam rangka melakukan fungsi dan pengawasan DPR.
"Tapi perlu juga memberikan catatan bahwa harus mempertimbangkan ke depan setelah Pansus KPK, ke depan harus dipertimbangkan juga Pansus aparat hukum lainnya misalnya kejaksaan. Sebab, kita tidak bisa mengangkat kejaksaan lebih hebat dari KPK," ujar Edison dalam Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Dia mengungkapkan, bahwa banyak laporan dugaan korupsi kepala daerah tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan di daerah. "Karena kejaksaan di kabupaten itu Pemda buatkan dana hibah untuk bangun kantor kejaksaan, itu fakta yang terjadi khususnya di dapil saya Provinsi Maluku," bebernya.
Adapun tujuan pembentukan Pansus Kejaksaan itu, kata dia, agar kinerja Korps Adhyaksa itu bisa lebih baik. "Kalau kita memang berniat untuk mencegah korupsi di seluruh wilayah Indonesia ini," pungkasnya.
(kri)
