Soal Impor Senjata Ilegal, DPR Minta Klarifikasi Panglima TNI
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR berencana meminta keterangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pernyataanya yang menyebut ada instansi yang memesan 5.000 senjata ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Tak hanya Panglima TNI, Komisi I DPR juga akan meminta keterangan Badan Intelijen Negara (BIN). "Komisi I berencana akan panggil Panglima TNI dan BIN," kata Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017). (Baca juga: Penjelasan Menko Polhukam Soal Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal )
Namun, pemanggilan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan BIN tidak pada waktu yang bersamaan. "Berbeda dong. Kalau disamakan nanti membenturkan," ucap Aries.
Dia tak ingin menilai isu senjata itu sebagai manuver politik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Saya tidak dalam kapasitas mengomentari urusan politik atau bukan. Saya profesional saja dalam bidang Komisi I DPR. Komisi I tidak dalam kapasitas itu," ucap mantan Pangdam Udayana ini.
Tak hanya Panglima TNI, Komisi I DPR juga akan meminta keterangan Badan Intelijen Negara (BIN). "Komisi I berencana akan panggil Panglima TNI dan BIN," kata Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017). (Baca juga: Penjelasan Menko Polhukam Soal Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal )
Namun, pemanggilan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan BIN tidak pada waktu yang bersamaan. "Berbeda dong. Kalau disamakan nanti membenturkan," ucap Aries.
Dia tak ingin menilai isu senjata itu sebagai manuver politik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Saya tidak dalam kapasitas mengomentari urusan politik atau bukan. Saya profesional saja dalam bidang Komisi I DPR. Komisi I tidak dalam kapasitas itu," ucap mantan Pangdam Udayana ini.
(dam)