Wiranto Minta Perdebatan Ajakan Nobar Film G30S/PKI Diakhiri
Wiranto Minta Perdebatan Ajakan Nobar Film G30S/PKI Diakhiri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku pihaknya perlu meluruskan isu 'negatif' yang berkembang dan menjadi perdebatan publik akhir-akhir ini. Di antaranya mengenai isu nonton bareng (nobar) film pengkhianatan G30S/PKI.
Wiranto meminta agar ajakan nobar film sejarah yang dilakukan intitusi dan sejumlah pihak tidak diperdebatkan lagi. "Peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia," ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Dia menilai, masih banyak sejarah kelam yang sudah berlalu dan tak perlu diperdebatkan di antaranya pemberontakan DI/TII,
Pemberontakan PRRI/Permesta, peristiwa Malari di tahun 1974, dan peristiwa lainnya yang tidak mungkin merubah fakta sejarah berdasarkan kehendak sejumlah pihak.
Menurutnya, film sejarah perlu disajikan untuk pembelajaran generasi berikutnya. Ia berharap, semua pihak tidak perlu malu, marah dan kesal dengan menonton film sejarah.
"Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih. Anjuran presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi milenium, merupakan kebijakan yang rasional," pungkasnya.
Wiranto meminta agar ajakan nobar film sejarah yang dilakukan intitusi dan sejumlah pihak tidak diperdebatkan lagi. "Peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia," ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Dia menilai, masih banyak sejarah kelam yang sudah berlalu dan tak perlu diperdebatkan di antaranya pemberontakan DI/TII,
Pemberontakan PRRI/Permesta, peristiwa Malari di tahun 1974, dan peristiwa lainnya yang tidak mungkin merubah fakta sejarah berdasarkan kehendak sejumlah pihak.
Menurutnya, film sejarah perlu disajikan untuk pembelajaran generasi berikutnya. Ia berharap, semua pihak tidak perlu malu, marah dan kesal dengan menonton film sejarah.
"Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih. Anjuran presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi milenium, merupakan kebijakan yang rasional," pungkasnya.
(kri)
Explore More