Soal Isu Senjata Ilegal, TNI dan BIN Diyakini Tetap Kompak
Soal Isu Senjata Ilegal, TNI dan BIN Diyakini Tetap Kompak
A
A
A
JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) diyakini kompak terkait isu adanya sebuah institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun isu itu diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam acara Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 22 September 2017. Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.
"TNI dan pihak Intelijen tetap satu arah dan di bawah komando yang sama. Beri mereka waktu. Tidak perlu gaduh," ujar Politikus Partai Hanura Suditomo kepada SINDOnews, Minggu (24/9/2017).
Sebab, kata anggota Komisi VIII DPR ini, soliditas TNI dengan Badan Intelijen Negara (BIN) amat penting untuk pertahanan bangsa. Di samping itu, dirinya mengapresiasi berhasil dideteksinya dan digagalkannya upaya penyelundupan tersebut.
"Namun, hal ini juga harus dijadikan momentum untuk semua institusi keamanan negara agar melakukan konsolidasi, sehingga kita lulus ujian," pungkas legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat I ini.
Adapun isu itu diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam acara Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 22 September 2017. Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.
"TNI dan pihak Intelijen tetap satu arah dan di bawah komando yang sama. Beri mereka waktu. Tidak perlu gaduh," ujar Politikus Partai Hanura Suditomo kepada SINDOnews, Minggu (24/9/2017).
Sebab, kata anggota Komisi VIII DPR ini, soliditas TNI dengan Badan Intelijen Negara (BIN) amat penting untuk pertahanan bangsa. Di samping itu, dirinya mengapresiasi berhasil dideteksinya dan digagalkannya upaya penyelundupan tersebut.
"Namun, hal ini juga harus dijadikan momentum untuk semua institusi keamanan negara agar melakukan konsolidasi, sehingga kita lulus ujian," pungkas legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat I ini.
(kri)
Explore More