Komisi I DPR: Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal Bikin Resah

Minggu, 24 September 2017 - 16:22 WIB
Komisi I DPR: Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal Bikin Resah
Komisi I DPR: Isu Impor 5.000 Senjata Ilegal Bikin Resah
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mempertanyakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut ada institusi berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.

TB Hasanuddin menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu membingungkan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat luas .

Dia mengatakan,5.000 pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur. Jadi, kata dia, ucapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal masuknya ribuan senjata ilegal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas.

"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran negara. Nah, ini lima ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan ? Untuk siapa? Untuk apa?" kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/9/2017). (Baca juga: Waketum Gerindra: Waspadai Adu Domba Institusi Negara )

Dia mengatakan, bisa jadi informasi yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akurat, tapi sebaiknya hal itu langsung dikoordinasikan saja dengan aparat keamanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara.

"Menurut prosedur yang saya tahu, kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk lima ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikordinasikan dulu dan di-cross check dengan aparat lain, seperti, Menhan, Kapolri, Kepala BIN, dan Menko Polhukam," ucapnya.

Kalau perlu, lanjut dia, dilaporkan langsung kepada Presiden Jokowi untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum.

berhati-hati lagi dalam merilis berita sensitif, terlebih lagi yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara."Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 3.5255 seconds (0.1#10.140)