Waketum Gerindra: Waspadai Adu Domba Instansi Negara
Minggu, 24 September 2017 - 12:11 WIB
Waketum Gerindra: Waspadai Adu Domba Instansi Negara
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pengusutan isu impor senjata ilegal harus dilakukan dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik-intrik politik.
Di satu sisi, kata dia, tidak boleh ada yang paranoid bahwa isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah tapi di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antarinstansi resmi negara.
"Sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, baiknya kita semua tidak berasumsi. Masalah ini adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum," tutur Sufmi dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (24/9/2017).
Menurut dia, spekulasi yang menyatakan institusi tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN) tidak berdasar.
"Sangat tidak berdasar. Kita tahu berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelejen tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar," tandasnya.
Melalui fungsi intelejen, kata dia, BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
"Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN," katanya.
Di satu sisi, kata dia, tidak boleh ada yang paranoid bahwa isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah tapi di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antarinstansi resmi negara.
"Sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, baiknya kita semua tidak berasumsi. Masalah ini adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum," tutur Sufmi dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (24/9/2017).
Menurut dia, spekulasi yang menyatakan institusi tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN) tidak berdasar.
"Sangat tidak berdasar. Kita tahu berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelejen tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar," tandasnya.
Melalui fungsi intelejen, kata dia, BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
"Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN," katanya.
(dam)
