Film G30 S PKI Reborn Diharapkan Tak Memicu Polemik di Masyarakat
Kamis, 21 September 2017 - 09:51 WIB
Film G30 S PKI Reborn Diharapkan Tak Memicu Polemik di Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar dibuat Film sejarah pengkhianatan G30 S PKI versi baru. Film baru itu diharapkan bisa menjadi pelajaran sejarah sekaligus bisa diterima kalangan generasi milenial.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, pembuatan film seharah versi 'Reborn' itu tentunya tidak dipersoalkan.
"Namun saran saya, baiknya presiden fokus menjaga Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945," tutur Pangi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (21/9/2017).
Menurutnya, pembuatan film baru sah-sah saja. Hanya saja, ia mengharapkan film itu nantinya tidak memicu pro dan kontra kembali di masyarakat. Sebab, mengenai peristiwa sejarah ini, ada bipolar atau dua kutub yang masih belum bisa disatukan.
Menurut dia, tak ada yang bisa menjamin bahwa film baru tersebut setelah launching kembali memicu sentimen positif dan negatif, jika potret dari pendekatan tingkah laku (voting behavioral), menaikkan tensi politik dan memantik pro dan kontra.
Sehingga misi peristiwa masa lalu untuk saling memaafkan (konsensus) justru tidak akan tercapai. Sebaliknya, justru saling menyalahkan, saling serang opini dan saling sindir peristiwa tak terhindarkan dan bisa memecah NKRI.
"Bagaimana kalau konten dan narasinya perubahan film baru tersebut ekstrem total misalnya berubah, bisa berbahaya bagi citra presiden, namun kalau ada jaminan film tersebut tidak merusak citra presiden, saya mendukung," ujarnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, pembuatan film seharah versi 'Reborn' itu tentunya tidak dipersoalkan.
"Namun saran saya, baiknya presiden fokus menjaga Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945," tutur Pangi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (21/9/2017).
Menurutnya, pembuatan film baru sah-sah saja. Hanya saja, ia mengharapkan film itu nantinya tidak memicu pro dan kontra kembali di masyarakat. Sebab, mengenai peristiwa sejarah ini, ada bipolar atau dua kutub yang masih belum bisa disatukan.
Menurut dia, tak ada yang bisa menjamin bahwa film baru tersebut setelah launching kembali memicu sentimen positif dan negatif, jika potret dari pendekatan tingkah laku (voting behavioral), menaikkan tensi politik dan memantik pro dan kontra.
Sehingga misi peristiwa masa lalu untuk saling memaafkan (konsensus) justru tidak akan tercapai. Sebaliknya, justru saling menyalahkan, saling serang opini dan saling sindir peristiwa tak terhindarkan dan bisa memecah NKRI.
"Bagaimana kalau konten dan narasinya perubahan film baru tersebut ekstrem total misalnya berubah, bisa berbahaya bagi citra presiden, namun kalau ada jaminan film tersebut tidak merusak citra presiden, saya mendukung," ujarnya.
(ysw)
