Kapolri: KAHMI Harus Bisa Mencegah Potensi Konflik Sosial

JAKARTA - Kapolri Tito Karnavian meminta alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bernaung dalam Korps Alumni HMI (KAHMI) yang tersebar di seluruh Indonesia bisa menjaga konflik sosial di dalam bangsa ini.

Tito mengaku kagum dengan penyebaran alumni HMI di berbagai bidang dan elemen kehidupan masyarakat, termasuk alumni HMI yang membaur di kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Karena itulah, Tito mempunyai harapan besar kepada KAHMI sebagai salah satu unsur penting bangsa ini agar selalu turut serta dalam mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

"Kahmi ada di mana-mana, kapan saja di mana saja ada KAHMI. Karena itu, kita jangan cakar-cakaran di dalam negeri agar tidak kalah langkah dari negara lain, agar tidak menjadi pecundang. Makanya kalau ada potensi konflik, KAHMI bisa berperan dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan," kata Kapolri dalam dialog nasional HUT Ke-51 KAHMI bertema 'Mewujudkan Keadilan, Menyatu Dalam Kebhinnekaan' di Gedung Jakarta Convention Center, Selasa (19/9) kemarin.

Menurutnya, negara ini bisa mencontoh negara Tiongkok yang dalam waktu 20 tahun sudah mampu menjadi negara berkategori ekonomi maju. Tiongkok mampu seperti itu, kata Tito, lantaran bangsa Tiongkok memiliki orientasi ekspansi ekonomi ke luar (outlooking), selain itu rakyatnya bersatu padu menghadapi tantangan global untuk bersaing dengan negara lain.

Dia pun kembali menegaskan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara maju bahkan menjadi super power karena sudah memiliki tiga prasyarat utamanya, yakni populasi penduduk yang besar mencapai sekitar 265 juta jiwa, kekayaan alam yang melimpah ruah, serta luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Bahkan, Price Waterhouse Coopers (PWC) sudah memprediksi kalau Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor 5 di dunia pada 2030 nanti, bahkan 20 tahun selanjutnya atau pada 2050 akan naik ke peringkat 4. "Syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi terjaga di atas 5%, dan stabilitas politik di dalam negeri terkendali. Jadi sekali lagi, jangan cakar-cakaran di dalam," tegasnya.

Koordinator Presidium KAHMI yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai saat ini ada problem yang dihadapi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, yakni ‎kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dengan miskin. Akibatnya, tercipta ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat.

Dia mencontohkan, saat ini sebanyak 0,04% pemilik uang di bank uangnya jauh lebih besar dari 47% pemilik uang di masyarakat.

Karena itu, kedepannya nasionalisme ‎kita harus dibangun berbasis pada keadilan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan yang diatur negara.

"Bangsa Indonesia boleh saja dikatakan miskin tapi masih bisa menerima jika miskin bersama, namun bila dimiskinkan oleh koruptor, hal itu akan menimbulkan konflik di mana-mana. Karena itu pemerintah harus mengambil langkah agar penipu-penipu yang menyebabkan ketidakadilan itu ditangani secara sungguh-sungguh," tegasnya.